Baru 21 Bank Sediakan BI Fast, ASPI Sebut Biaya Persiapan Mahal
Bank Indonesia telah meluncurkan sistem pembayaran ritel baru BI Fast sudah diluncurkan sejak pertengahan bulan lalu. Kendati demikian, baru sebagian kecil dari industri perbankan yang terlibat dalam implementasi tahap pertama, terutama karena biaya persiapan infrastruktur yang cenderung mahal.
Pada peluncuran tahap awal BI-Fast, baru terdapat 21 peserta yang mulai mengimplementasikannya. Ini hanya sebagian kecil dari sekitar 128 bank yang terdaftar sebagai peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
"Biayanya tergantung banknya, masing-masing bank berbeda-beda, saya bilang yang mahal itu bisa sampai Rp 30 miliar. Saya tidak lihat bawahnya ya, masing-masing bank berbeda," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Djamin Edison Nainggolan dalam diskusi virtual 'Welcoming Indonesia New Payment System' yang digelar Dell Technologies bersama Katadata.co.id, Kamis (27/1).
Djamin menjelaskan, biaya tersebut baru mencakup pembangunan infrastruktur sistem, meliputi penyediaan hardware, software dan jaringan komunikasi data. Padahal, menurut dia, peserta BI-Fast juga perlu mempersiapkan berbagai kanal kepada nasabah, seperti penyediaan melalui mobile banking, internet banking, maupun transfer dengan ATM.
"Selain itu, juga ada biaya operasional karena kalau ada fraud detection system. Okelah kita pakai robot, tetapi untuk mengambil tindakan itu tetap keputusannya kadang-kadang harus manusia," kata Djamin.
Di samping tantangan oleh biaya penyediaan infrastruktur yang mahal, menurut dia, masih banyaknya perbankan yang belum bergabung dengan BI-Fast karena kondisi nasabahnya. Beberapa perbankan kemungkinan memiliki nasabah yang belum memiliki edukasi yang cukup baik dengan sistem digitalisasi.
"Mungkin bank itu mencoba untuk bersolek dengan digitalisasi tapi malah ditinggalkan nasabahnya, jadi tingkat kesiapan bank itu berbeda-beda," kata dia.
