Cerita Sri Mulyani soal Peliknya Subsidi Harga Minyak Goreng
Pemerintah mengumumkan batas maksimal harga minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium Rp 14 ribu per liter berlaku mulai pekan depan, Selasa (1/2). Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita bagaimana peliknya pemerintah menyubsidi harga minyak goreng.
"Subsidi minyak goreng ini, kami perdebatannya cukup panjang, karena ada masalah minyak goreng curah yang banyak dikonsumsi masyarakat, yang sebenarnya instrumen APBN ini sulit masuk ke sana," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (27/1).
Sri Mulyani mengatakan, keputusan pemerintah untuk mensubsidi dan menetapkan batas maksimal harga minyak goreng kemasanmenimbulkan banyak persepsi negatif terkait keberpihakan pemerintah pada pabrikan. Padahal, menurut dia, kebijakan tersebut lebih dulu diputuskan karena efektivitas dan akuntabilitas dalam pengaturan minyak goreng kemasan lebih mudah dipertanggungjawabkan.
"Trade off antara keinginan membantu masyarakat secara langsung dan cepat, tetapi tetap akuntable selalu kami hadapi dalam pengambilan kebijakan. Bukan berarti kami tidak melihat, tetapi kebijakannya di-desain seakuntabel mungkin," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, saat melihat fenomena seperti lonjakan harga minyak goreng, pemeirnta akan melihat instrumen seperti apa yang tepat untuk diambil. "Kalau melihat fenomena di masyarakat, pemerintah tentu ingin step in. Namun pertanyaan selanjutnya, mau menggunakan apa? Ini masalah regulasi atau perlu ada intervensi langsung?," kata dia.
Dalam hal kenaikan minyak goreng, pemerintan memang perlu melakukan intervensi langsung. Namun dalam pengambilan kebijakan ini, menurut dia, penting untuk mendisukusikan siapa yang akan melakukannya dan bagaimana prosesnya agar tetap dapat dipertanggungjawabkan. "Karena kami akan diaudit BPK," ujarnya.
