Bappenas akan Hapus Program UMKM di 8 Kementerian karena Tak Efektif

Kementerian Koperasi dan UKM akan ditunjuk untuk menjadi leading sektor guna mengefisiensikan berbagai program dukungan UMKM yang ada di seluruh Kementerian/Lembaga.
Image title
3 Februari 2022, 16:10
UMKM, program UMKM, Bappenas
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
Ilustrasi. Bappenas mencatat, terdapat 28 K/L yang memiliki program UMKM.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berencana menghapus program dukungan UMKM yang ada di delapan Kementerian dan Lembaga (K/L). Kementerian Koperasi dan UKM akan ditunjuk untuk menjadi leading sektor guna mengefisiensikan berbagai program dukungan UMKM yang ada.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi mengatakan, upaya untuk melakukan integrasi program terkait UMKM tersebut setelah didapati banyak program yang tidak berjalan efektif. Ia mengatakan, terdapat 28 K/L yang memiliki program UMKM.

"Kami baru mengidentifikasi delapan K/L yang akan kami hilangkan program UMKM. Kami melihat memang betul-betul tidak efektif. Angkanya akan kami serahkan ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong fungsinya yang baru sebagai leading sektor di bidang UMKM," kata Pungky dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/2).

Ia mengatakan, banyak program dukungan UMKM yang ternyata tidak dikoordinasikan dengan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap sejumlah K/L. Tidak jarang pelaku UMKM bisa mendapatkan lima hingga enam kali pelatihan yang hampir sama dalam setahun.

Advertisement

Bukan hanya itu, menurut dia, tidak jarang pendamping yang dihadirkan untuk melakukan pelatihan tersebut ternyata bukanlah orang yang paham terkait pengembangan UMKM. Hal ini membuat peserta pelatihan yakni pelaku UMKM tidak mendapat pengetahuan terkait kebutuhan pasar serta kiat-kiat membangun usaha yang lebih efisien.

Oleh karena itu, menurut dia, Bappenas akan  merampingkan berbagai program dukungan UMKM yang terbesar di banyak kementerian tersebut dan menyiapkan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai leading sektor untuk program UMKM. Integrasi ini bukan hanya untuk menghubungkan programnya saja, tetapi juga anggarannya.

Pungky mengatakan, langkah integrasi ini akan dimulai dengan memperkuat Kementerian Koperasi dan UKM secara kelembagaan. "Dengan mengusulkan perubahan klasifikasi Kementerian ini dari kelompok III menjadi kelompok II dengan begitu perangkat dari kementerian menjadi lebih lengkap," kata dia.

Dia mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM hingga saat ini masih belum memiliki Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Dengan perubahan yang direncanakan, menurut dia, Kementerian tersebut akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk bisa mengelola data terkait UMKM. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM berwenang untuk mengkoordinir kementerian lainnya yang punya program dukungan UMKM.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait