Sri Mulyani Sanggup Tekan Defisit APBN tanpa Ganggu Pemulihan Ekonomi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi sinyal untuk kembali mengizinkan pemerintah memperlebar defisit fiskal lebih dari 3% di tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani masih optimistis mampu mencapai target penurunan defisit APBN tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi.
Usulan untuk memperpanjang periode defisit lebih dari 3% terhadap Produk Domestik bruto (PDB) disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam sebuah diskusi Selasa malam. Menurutnya, pemerintah jangan hanya berfokus pada target menurunkan defisit saat ini, tanpa menggenjot pemulihan yang lebih kuat.
"Defisit ini hanya satu bagian, Kita lihat negara ini kan dikelola berdasarkan kesepakatan, kalau kemudian kita mengubah 3% tapi manfaatnya (ke pemulihan ekonomi) itu lebih banyak kenapa tidak kita bikin permufakatan baru," kata Misbakhun saat hadir di Metro TV, Selasa (8/2).
Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2020, pemerintah diperbolehkan untuk memperlebar defisit melebihi 3%. Namun, kelonggaran ini hanya berlaku selama tiga tahun. Dengan demikian, tahun ini menjadi tahun terakhir pemerintah boleh memiliki defisit APBN di atas 3%.
Menanggapi usulan Misbakhun tersebut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tak menjadikan target defisit di bawah 3% sebagai tujuan utama pengelolaan APBN. Keuangan negara, menurut dia, akan tetap dirancang sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian dan menghindari dari shock seperti saat pandmei Covid-19.
"Saya menyampaikan penghargaan atas dukungannya dan saya setuju kita perlu mendukung pemulihan ekonomi hingga stabil dan berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam webinar Mandiri Investment Forum, Rabu (9/2).
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengorbankan pemulihan ekonomi. Defisit APBN pada tahun ini dan tahun depan akan dirancang untuk manjaga momentum pemuluhan ekonomi di tengah pandemi yang belum berakhir. Ia pun berharap kemunculan varian baru ini tidak akan signifikan memberi tekanan terhadap anggaran.
Sebagai informasi, pemerintah berhasil menahan defisit lebih rendah dari target dalam APBN pada tahun lalu yakni sebesar 4,65% terhadap PDB, di bawah target 5,7%. Dengan kinerja tersebut, Sri Mulyani optimistis defisit akan kembali turun dan lebih rendah dari target pada tahun ini.
"Kami yakin dan optimistis di 2022, defisit lebih rendah dari target dalam APBN yaitu lebih dekat kepada 4%," ujarnya.
Meski defisit menyusut, ia mengatakan, pemerintah tidak akan membatasi belanja tahun ini. Prioritas anggaran adalah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anggaran pendidikan tahun ini dialokasikan sebesar Rp 542 triliun, kesehatan Rp 255 triliun dan perlindungan sosial sebesar Rp 431 triliun.
Selain itu, menurut dia, anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural juga tetap menjadi prioritas. Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar RP 365 triliun, ketahanan pangan Rp 92 triliun, pariwisata sebesar Rp 10 triliun dan ICT sebesar Rp 25,4 triliun.
