ADB Akan Bantu Indonesia Bangun Ibu Kota Negara Nusantara
Asian Development Bank (ADB) menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia merencanakan ibu kota negara baru, Nusantara, sebagai kota yang inklusif dan netral karbon.
Lembaga ini akan membantu Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (Otorita IKN Nusantara) merancang kota baru tersebut, mengkaji potensi dampak lingkungan dan sosialnya, serta menggalang pembiayaan dari sumber pemerintah dan swasta. Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru, mengawal proses transisi pemerintahan ke Nusantara, serta menjadi pengelola kota tersebut.
“ADB siap membantu untuk merencanakan relokasi bersejarah ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara,” kata Wakil Presiden ADB Ahmed M. Saeed dalam siaran pers, Jumat (14/3).
Ia mengatakan, membangun kota yang benar-benar baru membuka peluang unik untuk menerapkan kajian dan pengalaman terkini dalam menciptakan kota yang menyenangkan serta efisien sebagai tempat bekerja, tempat tinggal, dan rekreasi. "ADB akan membagikan pembelajaran internasional yang kami miliki untuk mendukung Otorita IKN Nusantara mendesain dan mendanai pembangunan ibu kota baru,” kata dia.
Sebagai langkah pertama, menurut dia, ADB akan mendukung upaya Otorita IKN Nusantara dalam menyelenggarakan konferensi internasional untuk mempelajari bagaimana negara-negara lain membangun kota yang netral karbon dan inklusif.
“Kami berterima kasih atas dukungan ADB, dan hal ini sejalan dengan upaya kami memulai pembangunan Nusantara,” ujar Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, yang sebelumnya merupakan Wakil Presiden ADB bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan.
Menurut dia, banyak negara yang berhasil menciptakan kota yang inklusif dan netral karbon. Untuk itu, ia menantikan kerja sama dengan ADB agar dapat memahami pengalaman tersebut dan memanfaatkan pembelajaran yang sudah diperoleh.
ADB didirikan pada 1966 dan kini telah memiliki 68 anggota, 49 di antaranya berada di kawasan Asia Pasifik. Lembaga ini berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem.
Pemerintah saat ini tengah mengincar investasi dari luar negeri untuk membantu membiayai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan memastikan komitmen Abu Dhabi dan kemungkinan keterlibatan Cina dalam proyek pembangunan IKN.
"Dana itu sudah beberapa banyak tawaran, salah satu yang presiden sudah perintahkan adalah dari Abu Dhabi, itu akan masuk nanti melalui Sovereign Wealth Fund (SWF)," kata Luhut saat ditemui di Grand Hyatt, Selasa (15/3).
Ia menyebut Abu Dhabi berencana menanamkan investasi mencapai US$ 20 miliar untuk proyek ibu kota baru. Sementara terkait kabar masuknya Cina sebagai salah satu investor IKN Nusantara, Luhut mengatakan, hal ini masih terkait dengan komitmen Abu Dhabi. Cina merupakan salah satu mitra Abu Dhabi.
"Abu Dhabi itu bilang ke saya mereka itu konsorsium dan berasal dari macam-macam negara, bukan sendirian, mereka ingin efisien. Jadi, ya bisa saja ada konsorsium dari Cina," kata Luhut.
Dukungan pendanaan dari sektor swasta tersebut terutama dibutuhkan untuk pembangunan kawasan pengembangan IKN. Sementara pendanaan untuk kawasan pemerintahan akan mendapat dukungan dari Anggaran pendapatan dan Belanja negara (APBN).
