Kemenkeu Gelontorkan Rp 6,9 T untuk BLT Minyak Goreng
Kementerian Keuangan menyediakan anggaran Rp 6,9 triliun untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Anggaran ini akan mengalir ke 23 juta penerima, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan.
"Anggaran ini akan masuk ke dalam fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi kita cukup bisa mengabsorbsi hal-hal tersebut," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam diskusi Indonesia Macroeconomic Updates 2022, Senin (4/4).
Febrio menjelaskan, masing-masing dari mereka akan menerima Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan dengan penyaluran sekaligus di awal. Penyalurannya dilakukan pada bulan ini sebesar Rp 300 ribu.
Anggaran BLT minyak goreng yang diberikan kepada penerima program Sembako dan PKH sebesar Rp 6,15 triliun. Anggaran ini diperoleh dari dana eksisting yang ada di Kementerian Sosial. Sementara itu, anggaran BLT minyak goreng kepada PKL makanan sebesar Rp 750 miliar, diperoleh dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN).
Penyaluran untuk penerima program Sembako dan PKH akan dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan mekanisme eksisting, yakni PT POS untuk penerima dair program sembako, dan penyaluran melalui Himbara yang menerima lewat program PKH. Sementara itu, penyaluran bantuan ke PKL makanan dilakukan secara langsung oleh TNI dan Polri.
Febrio mengatakan, BLT minyak goreng merupakan salah satu bentuk penebalan program perlindungan sosial (Perlinsos) di tengah kenaikan harga-harga bahan pokok saat ini. Program ini diharap dapat menjaga daya beli masyarakat.
"BLT minyak goreng yang sudah disiapkan dan disampaikan presiden ini kami amankan dan segera dilaksanakan, khususnya di bulan Ramadan supaya masyarakat tidak terlalu khawatir dan daya beli terjaga," ujarnya.
