Sri Mulyani: Daya Saing RI Masih Rendah Meski Banyak Bangun Tol

Abdul Azis Said
14 April 2022, 13:33
Menteri Keuangan Sri Mulyani, sri mulyani, jalan tol
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi untuk pembangunan infrastruktur Indonesia, yaitu kebutuhan terhadap pendanaan yang cukup besar.

Peringkat daya saing Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan lima negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN-5 meski sudah 'jor-joran' dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Indonesia.

"Akselerasi pembangunan infrastruktur adalah pilar yang sangat penting dalam memajukan ekonomi Indonesia. Bahkan dengan pembangunan infrastruktur jalan tol yang begitu banyak, peringkat competitiveness Indonesia relatif masih lebih rendah dibandingkan ASEAN-5," kata Sri Mulyani dalam acara Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan PT Hutama Karya, Kamis (14/4).

Advertisement

Dalam pemeringkatan daya saing yang dikeluarkan Institute for Management Development (IMD), Indonesia berada di peringkat 37 dari 64 negara pada tahun lalu. Indonesia naik tiga peringkat setelah jatuh ke peringkat 40 pada tahun pertama pandemi atau tahun 2020. Meski begitu, memang peringkat Indonesia masih di bawah capain 2019 di peringkat 32.

Peringkat Indonesia sebetulnya bukan yang terburuk dibandingkan empat negara ASEAN-5 lainnya, karena peringkat Filipina bahkan makin terperosok ke peringkat 52 pada tahun lalu dari posisi lima tahun sebelumnya yang berada di rangking 41. Namun, peringkat Indonesia ini terbilang jauh di bawah Singapura di rangking 5, Malaysia peringkat 25 dan Thailand 28.

Sri Mulyani mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi untuk pembangunan infrastruktur Indonesia, yaitu kebutuhan terhadap pendanaan yang cukup besar. Ia mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menghitung kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur Indonesia mencapai Rp 6.445 triliun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memberikan Rp 2.385 triliun atau 37% dari kebutuhan tersebut.

Kontribusi APBN tersebut dihitung saat kondisi ekonomi sedang normal. Dalam kondisi tekanan pandemi seperti sekarang, ia mengatakan banyak alokasi dalam APBN yang harus direlokasi untuk belanja prioritas khususnya kesehatan, bantuan sosial dna pemulihan ekonomi.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement