Kas Pertamina Berpotensi Defisit Rp 191 T Jika Tak Ditambal Pemerintah
Arus kas operasional PT Pertamina mencatatkan negatif US$ 2,44 miliar pada akhir Maret lalu akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit tersebut dapat membengkak hingga mencapai US$ 12,98 miliar atau setara Rp 191 triliun (Rp 14.719/US$) jika tidak ada tambahan penerimaan dari pemerintah hingga akhir tahun ini.
Bendahara negara itu mengatakan, Pertamina saat ini harus menanggung selisih antara Harga Jual Eceran (HJE) dengan harga keekonomian BBM yang terus menanjak. Ia mencontohkan, harga HJE minyak tanah saat ini sebesar Rp 2.500 per liter, sementara harga keekonomiannya mencapai Rp 10.198 per liter dengan harga ICP US$ 100 per barel. Selisih yang sangat besar juga terlihat pada barang yang disubsidi lainya seperti solar, LPG dan pertalite. Harga keekonomian keempat barang tersebut juga sudah jauh dari yang diasumsikan dalam APBN.
"Maka tidak heran, arus kas operasional Pertamina semenjak Januari costnya negatif karena harus menanggung perbedaan antara harga keekonomian dna HJE, kalau harus impor bahan bakar maka dia juga membuatnya dalam bentuk dolar, ini yg menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5).
Ia menyebut, seluruh rasio keuangan Pertamina mengalami pemburukan yang signifikan sejak awal 2022. Hal ini, menurut dia, berisiko menurunkan peringkat kredit perusahaan dan berdampak pada peringkat kredit pemerintah.
Kenaikan harga ICP ini bukan hanya berdampak negatif pada Pertamina, tetapi juga PLN yang menanggung perbedaan pada harga listrik. Harga keekonomian listrik untuk semua golongan sudah jauh di atas tarif listrik yang berlaku. Jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah, maka defisit pada arus keuangan PLN juga akan melebar.
"Untuk PLN kita lihat dari mulai yang dihitung oleh APBN dari sisi alokasi subsidi dan realisasi harga keekonomian listrik, maka defisit ini diperkirkaan Rp 71,1 triliun," kata Sri Mulyani.
