Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Tahun Depan Masih di Bawah 6%
Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di rentang 5,3% hingga 5,9%. Defisit APBN akan didorong kembali di bawah 3% dengan usulan target dalam rentang 2,6% hingga 2,9%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat. Kenaikan inflasi, biaya bunga, dan pengetatan moneter dunia harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat.
"Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal," ujar Sri Mulyani dalam Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2023 di Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5).
Selain pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani mengusulkan inflasi tahun depan dalam rentang 2% hingga 4%, kurs rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34% hingga 9,16%. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia diusulkan US$ 80 - US$ 100 per barel, lifting minyak bumi 619 ribu - 680 ribu barel per hari, dan dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal tahun depan difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan tema kebijakan fiskal tahun 2023 tersebut, strategi yang ditempuh pemerintah untuk tahun depan, yakni:
