Penyebab Krisis Sri Lanka: Kehabisan Devisa karena Salah Kelola Utang

Sri Lanka menghadapi krisis pangan, energi, hingga obat-obatan akibat kekurangan devisa yang bermula dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara, terutama utang.
Image title
23 Mei 2022, 14:30
sri lanka, krisis sri lanka, krisis utang sri lanka, utang sri lanka, krisis pangan sri lanka
ANTARA FOTO/REUTERS/Dinuka Liyanawatte/WSJ/cf
Ilustrasi. Aksi demonstrasi di Sri Lanka terjadi setiap hari di seluruh negeri, menyerukan pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa.

S. Jeeva telah menghabiskan dua hari di bawah terik matahari untuk mengantri gas rumah tangga. Guru sekolah menengah ini berdiri bersama ribuan menunggu kiriman gas yang tak kunjung tiba, di utara Ibu Kota Sri Lanka. Di sisi lain, banyak murid yang bergabung dengan aksi protes di sepanjang Galle Face Greee di Kolombo saat seharusnya mereka mengikuti Fujian nasional. 

Kondisi tersebut adalah gambaran krisis ekonomi dan politik yang sedang dihadapi Sri Lanka. Ini adalah hasil dari korupsi dan salah urus keuangan negara selama beberapa dekade yang juga telah mendorong negara itu mengalami default atau gagal bayar utang pada 19 Mei. 

Jeeva mengatakan, adalah hak demoratis para muridnya untuk memprotes dan menuntut pemerintahan yang lebih baik. Kehidupan sehari-hari yang telah menjadi perjuangan bagi seluruh penduduk Sri Lanka, tidak memungkinkan para siswa untuk belajar. 

“Bagaimana mereka bisa menghapal materi mereka jika mereka tidak memiliki lampu, tidak ada listrik, tidak ada bahan bakar untuk pergi ke sekolah,” ujarnya seperti dikutip dari Washington Post, Senin (23/5). 

Advertisement

Para siswa seharusnya memikirkan masa depan mereka dan mempersiapkan diri untuk masuk universitas, alih-alih mengkhawatirkan bagaimana negara kepulauan itu akan keluar dari tumpukan utangnya. Namun, krisis yang terjadi di Sri Lanka saat ini jauh di luar bayangan. 

Tentara bersenjata ada di jalan-jalan dan ada antrian panjang berhari-hari untuk bensin dan gas rumah tangga. Panen turun 50% karena petani tidak mampu bercocok tanam atau mereka hanya menanam cukup untuk diri mereka sendiri karena tidak ada bahan bakar untuk mengangkut apa yang mereka hasilkan.

Pendapatan negara menyusut dan inflasi meningkat di atas 30%. Para orang tua makan hanya satu kali sehari sehingga anak-anak mereka dapat makan tiga kali. Rumah sakit sangat kekurangan obat-obatan dan alat penyelamat nyawa. Para dokter bahkan memperingatkan, kondisi kekurangan obat dan peralatan medis ini dapat menyebabkan peningkatan kematian. 

Sri Lanka mengimpor lebih dari 80% pasokan medisnya. Namun dengan cadangan mata uang asing yang habis karena krisis, obat-obatan penting menghilang dari rak dan membuat sistem perawatan kesehatan di negara tersebut hampir runtuh.

Mengutip Reuters, para dokter di rumah sakit kanker Apeksha yang berada di pinggiran Kolombo terpaksa menghentikan tes dan menunda prosedur, termasuk operasi kritis. "Ini sangat buruk bagi pasien kanker. Sering kali kami merencanakan operasi, tetapi kebutuhan medis tidak tersedia," kata Dr Roshan Amaratunga. 

Kerusuhan juga terus berkembang di negara tersebut. Pengunjuk rasa memang tidak lagi membakar rumah keluarga klan Rajapaksa yang berkuasa seperti yang mereka lakukan pada 9 Mei lalu, tetapi ada demonstrasi setiap hari di seluruh negeri yang menyerukan pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa. Saudaranya, Mahinda mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada 10 Mei setelah kekerasan mematikan itu.

Polisi dan pasukan keamanan  mulai menyerang balik para demonstran dengan meriam air dan gas air mata, taktik yang berisiko membawa negara itu lebih jauh ke arah pemberontakan yang lebih luas.

Bagaimana sebenarnya negara tujuan wisata terbaik dunia versi Lonely Planet pada 2019 ini berubah menjadi menjadi negara hampir kehabisan cadangan devisa dan gagal membayar utangnya? 

Tanda-tanda menuju kondisi saat ini sebenarnya sudah ada sejak klan Rajapaksa yang kuat merebut kembali kendali negara setelah kemenangan besar dalam pemilihan umum pada November 2019. Politik dinasti mereka yang memecah belah, dikombinasikan dengan keputusan keuangan yang buruk  membawa Sri Lanka menuju kehancuran.

Pandemi memang menjadi titik bencana bagi ekonomi negara yang bergantung pada pariwisata ini. Namun, jalan yang diambil Sri Lanka menuju kehancuran sudah dimulai jauh sebelum pandemi. 

Ekonom Universitas Jaffna Ahilan Kardiagamar mengatakan, pembayaran bunga Sri Lanka atas pinjaman selama beberapa dekade saat ini hampir setara dengan pokok utangnya.  Negara ini juga tak pernah menyusun target pembangunannya sendiri. Ada 16 perjanjian dengan IMF sesak 1965. “Kali ini jauh lebih putus asa. Kami bahkan tidak dapat membayar pengiriman bahan bakar meskipun kapal sudah ada di pelabuhan kami,” ujarnya. 

Profesor Mick Moore dari University of Sussex dan mantan konsultan di Sri Lanka untuk Asian Development Bank juga menilai, krisis yang dihadapi Sri Lanka bukan hanya dampak dari masalah ekonomi global tetapi diciptakan oleh pemerintah sebelumnya. 

Ia menjelaskan, pemerintahan telah meminjam uang dalam jumlah besar untuk proyek-proyek infrastruktur dan memaksakan diri untuk membayar utang yang menumpuk daripada merestrukturisasinya dengan kreditur. Kondis ini berjalan hingga berakhir enam bulan lalu saat pengambil kebijakan telah memberikan hampir seluruh valas-nya.  "Ini adalah inkompetensi yang mengerikan dan kini Sri Lanka menghadapi situasi yang sangat kritis,” ujarnya.

Pemerintah Sri Lanka membutuhkan sebanyak US$ 4 miliar atau Rp 58 triliun pada tahun ini untuk mengatasi agar krisis tak semakin memburuk. Namun, salam wawancara pertamanya sejak menjabat pekan lalu, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada media bahwa kondisi Sri Lanka akan menjadi lebih buruk sebelum akhirnya membaik. Namun, dia tidak dapat memprediksi seberapa buruk krisis yang terjadi di negara tersebut. 

"Tidak ada yang mendapatkan semua detailnya. Jadi, saya akan seperti dokter yang membuka pasien untuk pertama kalinya." ujarnya. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait