Tahan Guncangan Ekonomi, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Bansos Rp 129 T
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial hingga 30 April 2022 mencapai Rp 129 triliun, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 124 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bansos menjadi bantalan pemerintah untuk manjaga daya beli masyarakat dari dampak guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 hingga kenaikan harga barang imbas perang Rusia dan Ukraina.
Ia menjelaskan, penyaluran bansos terdiri dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 56,7 triliun dan program non-PEN Rp 72,3 triliun. Adapun berdasarkan Kementerian/Lembaganya, penyaluran bansos paling banyak dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp 38,8 triliun, disusul Kementerian Kesehatan Rp 13,4 triliun, dan Kemendikbudristek Rp 9,6 triliun.
“Kemensos menyalurkan sebagian besar bansos dalam bentuk PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, dan BLT (bantuan langsung tunai),” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/5)
Ia menjelaskan, Kemensos telah menyalurkan bantuan PKH tahap kedua kepada 10 juta keluarga dan kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga selama dua bulan, serta tambahan penyaluran BLT kepada 19,3 juta. Sementara Kementerian Kesehatan menyalurkan bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk 84,9 juta masyarakat miskin.
Sri Mulyani mengatakan, penyaluran bansos melalui K/L mencapai Rp 63,5 triliun, sedangkan melalui non-K/L mencapai Rp 58 triliun. Adapun belanja non-K/L mencakup realisasi subsidi LPG mencapai Rp 30,5 triliun dan belanja bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 7,7 triliun.
Pemerintah juga mencatat penyaluran BLT desa untuk 6,1 juta keluarga penerima telah mencapai Rp 7,5 triliun.
