Kemenkeu Beri Penjaminan ke Ratusan Proyek BUMN Rp 490 T
Kementerian Keuangan melaporkan sudah memberikan penjaminan untuk ratusan proyek infrastruktur yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara sejak 2008. Nilai proyek yang memperoleh penjaminan tersebut mencapai Rp 490,2 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan, surat perjanjian penjaminan yang sudah dikeluarkan sebanyak 79 dengan jumlah proyek yang dijamin sebanyak 256 proyek sepanjang 13 tahun terakhir. Penjaminan tersebut sudah diberikan untuk enam BUMN dan kepada 32 bank atau lembaga keuangan selaku pihak penerima jaminan.
"Proyek tersebut termasuk ketenagalistrikan, jalan tol, transportasi dan air minum," kata Luky dalam diskusi daring, Selasa (14/6).
Ia menegaskan bahwa pemberian penjaminan terhadap proyek BUMN tersebut telah mengutamakan prinsip good governance dan memperhatikan keberlanjutan kemampuan fiskal. Adapun pemberian penjaminan diatur dalam Perpres 82 tahun 2015 dna Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 211 tentang penjaminan BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Luky mengatakan, pemberian penjaminan tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan kreatif yang disediakan pemerintah untuk mendukung pembanguan infrastrutkur. Menurut dia, dukungan keuangan negara saja lewat APBN tidak mampu memenuhi besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur RI.
Ia mengatakan, total kebutuhan pendanaan sesuai target pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 ditaksir mencapai Rp 6.455 triliun. Namun, dari kebutuhan tersebut, APBN hanya mampu mendukung sekitar 37% dari kebutuhan tersebut.
