DPR Sepakati Kebijakan RAPBN 2023, Ini Poin-poinnya
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2023. Dalam RKP tersebut, pemerintah antara lain mematok ekonomi tumbuh sebesar 5,3% hingga 5,9% sehingga angka kemiskinan turun menjadi 7,5% hingga 8,5%.
"Laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam peresmian RAPBN tahun anggaran 2023," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (30/6).
Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan RKP tahun 2023 dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said.
Ia menyebutkan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP 2023 menyepakati aksentuasi indikator pembangunan 2023 yang diarahkan pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Dengan demikian target pembangunan disepakati tetap sama dengan RKP 2023.
Adapun tingkat pengangguran terbuka disepakati turun menjadi 5,3% hingga 6%, tingkat kemiskinan 7,$ sampai 8,5 persen, serta indeks rasio gini sebesar 0,375 - 0,378. Indeks pembangunan manusia disepakati dalam rentang 73,31 - 73,49, sedangkan dengan NTP sebesar 105 - 107 dan NTN 107 - 108.
Muhidin menjelaskan, kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2023 juga kurang disepakati sama seperti kesepakatan awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023. Namun, terdapat sedikit perubahan pada target harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi.
Adapun indikator ekonomi makro yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,9%, inflasi di level 2% hingga 4% dan nilai tukar rupiah Rp 14.300 per dolar AS hingga Rp 14.800 per dolar AS.
Selain itu, target tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun disepakati sebesar 7,34% hingga 9,16%, harga minyak mentah Indonesia sebesar 90 dolar AS per barel hingga 110 dolar AS per barel. Lifting minyak bumi disepakati berubah menjadi 660 ribu barel per hari sampai 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari sampai 1,15 barel setara minyak per hari.
Sementara pada postur makro fiskal, dirinya menjelaskan terdapat beberapa perubahan di hampir seluruh pos dari usulan awal pemerintah. Pendapatan negara tahun depan ditargetkan mencapai 11,19% sampai 12,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan belanja negara sebesar 13,8% sampai 15,1% PDB.
Di sisi lain, keseimbangan primer disepakati dalam kisaran 0,46% sampai 0,61% terhadap PDB, defisit sebesar 2,61% hingga 2,85% PDB, dan pembiayaan sebesar 2,61% hingga 2,85% PDB.
