Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak Digital Capai Rp 7,1 Triliun

Penerimaan pajak digital ini diperoleh dari pungutan yang dilaksanakan 97 perusahaan penyelenggara perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE).
Abdul Azis Said
6 Juli 2022, 17:41
PPN, pajak digital, ditjen pajak
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Ilustrasi. Ditjen Pajak telah memunjuk 119 PMSE untuk memungut PPN atas produk digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghimpun penerimaan dari pajak digital hingga semester pertama tahun ini mencapai Rp 7,1 triliun. Penerimaan ini diperoleh dari pungutan yang dilaksanakan 97 perusahaan penyelenggara perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menjelaskan, penerimaan pajak dari sektor digital ini meningkat pesat dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 2,5 triliun. Pihaknya pun terus menambah PMSE yang wajib memungut PPN sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 

Adapun dalam tiga bulan terakhir, menurut Neil, pihaknya telah menunjuk 17 PMSE untuk memungut PPN. Pada April 2022, DJP menunjuk delapan perusahaan, yaitu Iqiyi International Singapore, Global Cloud Infrastructure Limited, John Wiley & Sons, Springer Nature Customer Service Center, Springer Nature Limited, Paypro Europe Limited, Biomed Central Limited dan Unity Technologies Aps.

Lalu pada Mei 2022 DJP menunjuk Coursera, Groundhog, Groundhog Technologies, Surfshark B.V., dan To The New Singapore. Sedangkan pada Juni 2022, DJP menunjuk  Ezviz International, Zendrive, University Of London, CVmaker B.V, dan dua pembetulan, yaitu Biomed Central Limited dan Github untuk memungut PPN. 

Advertisement

"Jumlah keseluruhan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut PPN sampai dengan bulan Juni 2022 ada 119 pelaku usaha," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7).

Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, perusahaan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk luar negeri yang dijualnya di Indonesia. Pajak ini wajib dipungut perusahaan yang memiliki nilai transaksi melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan,serta jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan.

Perusahaan selaku pemungut pajak juga wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait