Skema Pembagian Beban Subsidi Energi Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam draf RAPBN 2023 yang sedang disusun pemerintah, maksimal 20% dari kenaikan kebutuhan subsidi energi akan dilimpahkan ke daerah.
Abdul Azis Said
3 Agustus 2022, 16:00
subsidi energi, kompensasi energi, anggaran, pemerintah daerah
ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/wsj.
Ilustrasi. Pemerintah akan membagi beban subsidi energi dengan pemerintah daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyiapkan pengaturan khusus dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Salah satunya, skema burden sharing kenaikan subsidi dan kompensasi energi terhadap anggaran daerah.

Dalam draf RAPBN yang sedang disusun pemerintah, maksimal 20% dari kenaikan kebutuhan anggaran tersebut akan dilimpahkan ke daerah. Adapun kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dapat mengubah besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan kepada daerah. Penyesuaian harga ICP dalam asumsi dasar APBN tersebut untuk mengubah pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi.

"Jadi kalau ada tambahan pendapatan, kemudian juga ada tambahan beban, ya ini dibagi lah bebannya (dengan pemerintah daerah)," kata Rofyanto dalam acara Sosialisasi RAPBN 2023, Senin (25/7).

Rencana burden sharing dengan daerah ini tertuang dalam pasal 19 dalam RUU APBN 2023. Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, pemerintah pusat dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi atau kompensasi terhadap kenaikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam yang dibagi hasilkan. Namun, ketentuan lengkap mengenai tata cara perhitungan burden sharing tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Advertisement

Kementerian Keuangan pada akhir tahun lalu telah mengeluarkan aturan turunan soal burden sharing ini. PMK Nomor 194/2021 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP migas dibagihasilkan. Dalam beleid tersebut memungkinkan pemerintah memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan DBH dalam hal realisasi DBH melampau target penerimaan APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG.

Berdasarkan PMK tersebut, burden sharing bisa dilakukan apabila kenaikan harga minyak minimal 10% dari asumsi dasar dalam APBN pada tahun berjalan. Persentase pembebanan kepada daerah maksimal 20% dari total peningkatan belanja subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 Kg.

Dalam hal nilai belanja subsidi yang dihitung dengan formula tersebut ternyata lebih besar atau sama dengan nilai kenaikan DBH, maka besaran burden sharing hanya menggunakan sebagian atau tidak menggunakan seluruh kenaikan DBH tersebut. 

Beleid ini mulai berlaku sejak 21 Desember 2021. Namun, belum diketahui pasti apakah skema burden sharing ini mulai diterapkan pada APBN 2022, mengingat sudah terjadi kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi. 

Pemerintah atas restu DPR pada pertengah Mei lalu menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 349,9 triliun. Perubahan ini seiring asumsi ICP yang diubah dari US$ 63 menjadi US$ 100 per barel. 

Seiring perubahan asumsi ICP tersebut, maka DBH yang diberikan ke daerah juga naik. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 diperkirakan nilai transfer ke daerah akan meningkat sebesar Rp 35,2 triliun. Ini dikarenakan terjadi kenaikan komponen DBH sebesar Rp 47,2 triliun, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) turun Rp 12 triliun.

"Nilai tersebut telah memperhitungkan jumlah burden sharing subsidi BBM dan LPG 3 kg," demikian tertulis dalam dokumen publikasi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dikutip Rabu (3/8).

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait