Jokowi Waswas Subsidi BBM Tak Cukup, Harga Pertalite Cs akan Naik?

Presiden Joko Widodo mulai waswas anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik yang mencapai Rp 502 triliun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Abdul Azis Said
18 Agustus 2022, 12:31
jokowi, inflasi, subsidi bbm, pertalite
Humas Kementerian Pertanian
Presiden Joko Widodo menyebut inflasi yang mencapai 4,94% secara tahunan pada Juli merupakan buah dari tidak dinaikkannya harga BBM bersubsidi, listrik dan LPG 3 kg.

Pemerintah telah menambah anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik menjadi Rp 502,4 triliun pada tahun ini agar harga yang dibayarkan masyarakat tak naik Namun, Presiden Joko Widodo mulai waswas dana jumbo tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

Jokowi menyebut inflasi yang mencapai 4,94% secara tahunan pada Juli merupakan buah dari tidak dinaikkannya harga BBM bersubsidi, listrik dan LPG 3 kg. Dengan kata lain, APBN menggelontorkan anggaran jumbo untuk menahan agar inflasi tidak melonjak signifikan.

"Tapi, apakah terus menerus APBN akan kuat? ini nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).

Pemerintah awalnya hanya mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini Rp 152,5 triliun. Namun seiring kenaikan harga minyak, alokasinya dipertebal hingga menjadi Rp 502,4 triliun.

Advertisement

Sri Mulyani pada pekan lalu juga menyampaikan kekhawatiran bahwa anggaran subsidi yang dialokasikan pemerintah tidak akan cukup. Ini karena kuota BBM bersubsidi, khususnya pertalite semakin menipis dan kemungkinan tidak akan cukup hingga akhir tahun. 

Pejabat pemerintah seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah memberi sinyal agar masyarakat bersiap untuk kenaikan harga BBM tersebut. Sinyal ini diperkuat oleh pernyataan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang tampaknya akan 'berat' memberi restu jika pemerintah kembali meminta tambahan anggaran demi menahan kenaikan harga.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, pemerintah tidak bisa terus menerus mempertebal anggaran. Ini lantaran barang bersubsidi yang disalurkan selama ini kebanyakan tidak tepat sasaran dan masih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

"Kami lihat terjadi migrasi besar-besaran ke Pertalite. Kalau seperti ini, pemerintah tidak punya pijakan. Lebih baik tidak ada penambahan anggaran (subsidi), sehingga yang terbaik adalah pemerintah secara gradual menaikkan atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi," ujar Said di Gedung DPR, Kamis (16/8). 

Said mengusulkan agar pemerintah mulai menaikkan harga BBM bersubsidi dalam dua tahap mulai bulan ini. "Kalau mau segera bisa di Agustus, setelah itu tiga bulan lagi supaya fiskal sehat," ujarnya.

Meski mengusulkan kenaikan dua tahap, ia menyebut harga Pertalite dan Solar harus tetap berada di bawah harga keekonomian saat ini. Selain itu, kenaikan harga juga menurutnya perlu dibarengi penambahan anggaran untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan ini dinilai lebih tepat sasaran.

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait