Sri Mulyani Minta Pemda Pakai Dana Tak Terduga Rp 16 T Tangani Inflasi
Kementerian Keuangan menyebut terdapat anggaran dana tidak terduga milik pemerintah daerah sebesar Rp 16 triliun yang dapat dialokasikan untuk penanganan inflasi. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Kemendagri segera mencairkan anggaran tersebut.
"Anggaran tidak terduga di Pemda Rp 16 triliun untuk posisi Agustus ini dapat digunakan secara aktif untuk menurunkan biaya struktural di daerah," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (31/8).
Persoalan struktural yang dimaksud Sri Mulyani, yakni adanya biaya tranportasi yang menyumbang terhadap kenaikan harga. Angaran tak terduga di Pemda itu diharap bisa mengatasi persoalan biaya distribusi.
Sri Mulyani menyebut, kenaikan inflasi saat ini dipengaruhi sisi suplai. Selain melibatkan pemerintah pusat, menurut dia, perlu andil daerah lewat tim pengendali inflasi daerah (TPID). Koordinasi lewat TPIP dan TPID disebut makin diintensifikan dalam beberapa minggu terakhir.
Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengeluarkan dana tak terduga demi menjaga inflasi di daerah. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk menyubsidi biaya logistik pangan yang menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi.
"Bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan itu untuk menutup biaya transportasi atau distribusi," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflais 2022, Kamis (18/8).
Perintah itu dikeluarkan Jokowi setelah mengatahui suplai sejumlah komoditas di berbagai daerah yang tidak merata. Ia membandingkan harga beras di Kabupaten Merauke, Papua yang masih murah karena pasokan melimpah. Sementara itu, beberapa daerah kekurangan pasokan.
"Ada daerah lain yang kekurangan beras, kenapa tidak ambil dari Merauke yang harganya masih murah? Problemnya ternyata transportasi mahal," ujarnya.
Inflasi pada bulan lalu mencapai level 4,94% secara tahunan, rekor tertingginya sejak Oktober 2015. Namun, tekanan harga diperkirakan mulai sedikit mereda pada bulan ini.
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan IHK pada Agustus mencatatkan deflasi secara bulanan 0,12% atau 4,79% secara tahunan.
"Deflasi terutama didorong oleh penurunan harga pangan, khususnya bawang merah, cabai merah, daging ayam dan minyak goreng berkat normalisasi hasil panen dan produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang kondusif," kata Faisal dalam risetnya.
