Sri Mulyani Minta Pemda Pakai Dana Tak Terduga Rp 16 T Tangani Inflasi
Kementerian Keuangan menyebut terdapat anggaran dana tidak terduga milik pemerintah daerah sebesar Rp 16 triliun yang dapat dialokasikan untuk penanganan inflasi. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Kemendagri segera mencairkan anggaran tersebut.
"Anggaran tidak terduga di Pemda Rp 16 triliun untuk posisi Agustus ini dapat digunakan secara aktif untuk menurunkan biaya struktural di daerah," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (31/8).
Persoalan struktural yang dimaksud Sri Mulyani, yakni adanya biaya tranportasi yang menyumbang terhadap kenaikan harga. Angaran tak terduga di Pemda itu diharap bisa mengatasi persoalan biaya distribusi.
Sri Mulyani menyebut, kenaikan inflasi saat ini dipengaruhi sisi suplai. Selain melibatkan pemerintah pusat, menurut dia, perlu andil daerah lewat tim pengendali inflasi daerah (TPID). Koordinasi lewat TPIP dan TPID disebut makin diintensifikan dalam beberapa minggu terakhir.
Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengeluarkan dana tak terduga demi menjaga inflasi di daerah. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk menyubsidi biaya logistik pangan yang menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi.
"Bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan itu untuk menutup biaya transportasi atau distribusi," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflais 2022, Kamis (18/8).
