Sri Mulyani: Konsumsi BBM Tetap Jebol Meski Harga BBM Naik
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM diklaim dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut konsumsinya akan tetap melampaui kuota tahun ini sehingga berimplikasi terhadap anggaran subsidi yang membengkak.
Pemerintah menaikkan harga tiga jenis BBM mulai 3 September. Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu, harga Solar naik jadi Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5.150, serta Pertamax menjadi Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500.
"Kenaikan harga BBM mungkin akan sedikit menurunkan volume sehingga tidak akan mencapai 29 juta kilo liter. Namun, ini sudah pasti akan melewati 23 juta dan kemungkinan bisa mencapai 25 atau 26 juta kilo liter," ujarnya dalam interview dengan Kompa TV, Rabu (7/9).
Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut masih proyeksi awal. Pemerintah masih menghitung elastisitas respons masyarakat terhadap kenaikan BBM.
Pembengkakan volume konsumsi BBM subsidi akan berimplikasi terhadap anggaran negara. Pagu subsidi dan kompensasi energi saat ini mencapai Rp 502,4 triliun, sudah naik tiga kali lipat lebih dari alokasi awal.
Dalam hitung-hitungan Kemenkeu, anggaran tersebut bisa membengkak lagi menjadi Rp 649 triliun. Ini dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih di atas US$ 100 per barel, serta konsumsi Pertalite menjadi 29 juta kilo liter dan Solar 17,44 juta kilo liter.
Adapun jika harga minyak rata-rata di US$ 99 per barel, anggarannya bengkak hanya mencapai Rp 605 triliun. Sementara dengan asumsi ICP turun ke US$ 85, pembengkakannya menjadi Rp 591 triliun.
Sri Mulyani menyebut, Pertamina akan melaporkan realisasi konsumsi BBM subsidi pada. Setelah itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit besaran tambahan tagihan kompensasi yang harus dibayar pemerintah jika realisasi melebihi kuota.
Bendahara negara itu menyebut, pembengkakan subsidi ini bukan hanya akan menjadi tanggungan tahun ini melainkan bisa bergeser jadi beban ke tahun depan. "Padahal pada 2023 kita punya banyak sekali program-program yang bertujuan memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Sri Mulyani.
