Banggar Sepakati Subsidi Energi Tahun Depan Naik Jadi Rp 212 T
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat untuk menaikan anggaran subsidi energi tahun depan sebesar Rp 1,3 triliun dari usulan awal Rp 210,7 triliun. Pemerintah juga menyiapkan alokasi kuota cadangan untuk BBM jenis Solar dan LPG 3 kg, serta akan mempercepat pembayaran subsidi kepada Pertamina dan PLN.
"Ini murni karena perubahan asumsi makro yang menyangkut kurs dan menyebabkan adanya kenaikan alokasi subsidi untuk BBM dan LPG 3 kg serta subsidi listrik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Rabu (14/9).
Perubahan anggaran tersebut disebabkan karena perubahan asumsi kurs rupiah tahun depan. Kesepatan di Banggar, kurs rupiah tahun depan dipatok Rp 14.800 per dolar AS. Asumsi kurs ini berbeda dengan usulan awal pemerintah Rp 14.750 per dolar. Sementara itu, harga ICP tetap dipatok US$ 90 per barel.
Adapun alokasi subsidi energi yang naik menjadi Rp 212 triliunt belum termasuk kompensasi energi yang baru akan dibahas dalam rapat mendatang.Subsidi BBM, yakni Solar dan Minyak Tanah pada tahun depan ditetapkan sebesar Rp 21,5 triliun, naik Rp 600 miliar dari usulan awal.
Subsidi untuk LPG 3 Kg sebesar Rp 117,8 triliun, naik sekitar Rp 400 miliar dari sebelumnya. Alokasi subsidi listrik naik Rp 200 miliar menjadi Rp 72,6 triliun.
Volume kuota BBM, LPG 3 Kg yang disubsidi pada tahun depan tidak berubah sekalipun anggaran naik. Volume minyak tanah subsidi sebanyak 500 ribu kilo liter dan minyak solar 17 juta kilo liter. Volume LPG 3 Kg sebesar 8 juta metric ton. Namun, alokasi tersebut tidak akan digelontorkan semua, dari alomasi tersebut juga dimasukkan sebagai cadangan kuota.
"Di dalam alokasi ini, kita juga sudah memasukan cadangan 1 juta kilo liter untuk Solar dan LPG cadangan 0,5 juta metric ton," kata Sri Mulyani.
Bendahara negara itu menyebut, arah kebijakan subsidi energi, terutama untuk skema pembayarannya akan berubah. Pembayaran subsidi akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ini berbeda dengan skema pembayaran saat ini yang harus terlebih dahulu menunggu hasil evaluasi dari BPKP dan dibayarkan setiap satu semester sekali.
"Ini untuk menjaga cash flow Pertamina dan PLN, serta akurasi dari APBN kita menjadi jauh lebih fleksibel," kata Sri Mulyani.
Alokasi subsidi energi tahun depan lebih kecil daripada tahun ini sebesar Rp 208,9 triliun. Ini dengan rincian subsidi BBM Solar dan Minyak Tanah Rp 14,6 triliun dan subsidi LPG tabung 3 Kg sebesar Rp 134,8 trilin, Subsidi listrik tahun ini Rp 59,6 triliun.
