Bank Dunia Sarankan RI Pangkas Subsidi BBM dan Elpiji, Alihkan ke BLT

Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengurangi lebih besar subsidi BBM dan mengalihkannya untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih signifikan mengurangi kemiskinan.
Abdul Azis Said
27 September 2022, 15:26
subsidi bbm, subsidi energi, elpiji 3 kg, bank dunia.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Ilustrasi. Bank Dunia menilai pemberian BLT dapat berdampak lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Bank Dunia kembali menyarankan agar pemerintah Indonesia mengurangi skema subsidi bahan bakar, seperti BBM dan LPG 3kg. Lembaga ini menyarankan agar pemerintah mengganti subsidi barang tersebut menjadi transfer langsung, seperti bantuan langsung tunai (BLT). 

Menurut catatan Bank Dunia, mayoritas negara di Asia Tenggara terutama Malaysia dan Indonesia telah meningkatkan alokasi subsidi untuk BBM. Indonesia bahkan mengalokasikan subsidi hingga ratusan triliun rupiah untuk memberikan subsidi BBM jenis Pertalite, Solar, dan minyak tanah. 

"Rekomendasi kami untuk mengurangi subsidi bahan bakar dan mendorong investasi energi terbarukan, akan mengurangi paparan terhadap volatilitas harga bahan bakar fosil dan juga membantu negara-negara di kawasan memenuhi komitmen yang telah mereka buat untuk mengurangi emisi," kata Kepala Bank Dunia untuk regional Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo dalam media briefing, Selasa (27/9).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi dan kompensasi untuk BBM tahun ini mencapai Rp 267,1 triliun,  lebih dari separuh alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini. Alokasi ini dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 100 per barel. 

Advertisement

Alokasi subsidi dan kompensasi BBM ini pada awalnya tidak mencapai Rp 50 triliun dengan asumsi US$ 63 per barel. Namun karena harga minyak dunia terus merangkak naik, anggarannya terus dinaikkan hingga mencapai Rp 267,2 triliun. 

Bank Dunia menyebut langkah subsidi energi bukan hanya Indonesia, tetapi  banyak negara lain di kawasan. Hal ini menimbulkan distorsi terhadap pilihan kebijakan. Kebijakan ini juga telah menyebabkan sinyal harga menjadi tidak jelas.

"Mereka tidak hanya memberikan dukungan kepada orang miskin yang membutuhkan tetapi juga kepada orang kaya dan mereka menarik sumber daya dari pengeluaran di bidang lain," kata Aaditya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga sempat menyinggung pembengkakan subsidi yang bisa menyedot banyak anggaran. Ia memperingatkan, pembengkakan anggaran bisa melampaui alokasi untuk pendidikan yang notabenenya mencakup seperlima dari anggaran setiap tahun.

Bank Dunia menyarankan bantuan diarahkan dalam bentuk transfer cash kepada masyarakat yang membutuhkan, alih-alih memberi subsidi bahan bakar. Dalam kasus di Thailand, baik pemberian subsidi maupun pemberian bantuan langsung tunai sama-sama bisa membantu menekan angka kemiskinan. Namun, pemberian subsidi barang lebih boros biaya, bahkan butuh anggaran lima kali lebih banyak daripada memberi bantuan tunai.

Di Indonesia, Bank Dunia menyebut, pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan tunai kepada masyarakat bisa menghemat anggaran 0,6% dari Produk Domestik bruto (PDB). 

"Jika semua uang yang dihabiskan untuk susbdi BBM malah dihabsikan untuk transfer tunai, anda mendapatkan pengurangan (kemiskinan) yang jauh lebih besar, dan itu karena transfer tunai bisa menyasar masyarkaat miskin, itulah mengapa mereka jauh lebih efektif," kata Aaditya.

Grafik:

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait