DJP Akan Tunjuk Tokopedia Dkk Jadi Pemungut Pajak, Mulai Kapan?

Ditjen Pajak memastikan akan menunjuk marketplace seperti Tokopedia dan Shopee sebagai pemungut pajak pada momentum yang tepat.
Abdul Azis Said
4 Oktober 2022, 17:45
tokopedia, pajak digital, ditjen pajak
Tokopedia
Ilustrasi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengevaluasi rencana penunjukan marketplace lokal seperti Tokopedia hingga Shopee untuk ikut memungut pajak. Pembicaraan dengan asosiasi marketplace sudah dilakukan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan rencana penunjukan marketplace untuk memungut pajak merupakan turunan dari pasal 32A dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dalam bagian tersebut disebutkan bahwa menteri keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak lain yang dimaksud merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antara pihak yang bertransaksi, seperti penyedia marketplace.

Pasal tersebut menjadi hulu dari implementasi pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), bela pengadaan barang pemerintah, hingga pajak kepada fintech dan kripto. Marketplace selanjutnya akan ditunjuk untuk ikut memungut pajak. Meski demikian, hingga kini masih belum jelas jenis pajak apa saja yang akan dipungut oleh marketplace lokal tersebut, apakah hanya PPN atau termasuk PPh.

"Pertanyaannya, kapan akan diterapkan untuk marketplace lokal? Sejauh ini kalau dari hasil evaluasi kita dengan konsep bela pengadaan, tidak ada masalah yang menjadi catatan, tidak ada masukan soal kesulitan. Artinya, ini memang bisa dan dapat diterapkan," kata Yon dalam media briefing, Selasa (4/10).

Advertisement

Ia mengatakan, rencana tersebut masih dalam proses kajian. Oleh karena itu, belum bisa dipastikan kapan rencana ini akan resmi meluncur. Yon hanya mengatakan, pemerintah akan memberlakukannya pada momentum yang tepat.

Proses kajiannya juga bukan hanya melibatkan sisi internal Ditjen Pajak, tetapi juga berbagai stakeholder. Ditjen Pajak mengaku sudah beberapa kali berdiskusi dengan asosiasi marketplace lokal. Hal ini belajar dari peluncuran pajak fintech dan kripto yang juga didahului dengan diskusi dengan pelaku usaha.

Yon mengatakan, kebijakan baru itu nantinya akan berlaku untuk semua marketplace lokal termasuk transaksi belanja melalui Tokopedia dan lainnya. 

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, rencana tersebut memungkinan untuk diimplementasikan dari sisi workability. Hal ini berkaca dari pemungutan pajak untuk bela pengadaan barang pemerintah.

"Namun, masalah bagaimana implementasinya, nanti kita harus bicara," kata Suryo dalam acar yang sama dengan Yon.

Menurutnya, hal yang aneh jika tiba-tiba memerintahkan pihak tertentu dalam hal ini marketplace untuk memungut pajak tanpa ada 'aba-aba'. Karena itu, saat ini pihaknya masih terus melakukan diskusi terkait rencana tersebut, mulai dari penentuan jadwal implementasi, cara memungut pajak serta mekanisme pelaporan.

Pemerintah akan belajar dari penerapan pajak bela pengadaan barang pemerintah sebelum meluncurkan ketentuan serupa untuk marketplace. Ketentuan soal pajak pengadaan barang ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan 58 2022. Adapun platform penyedia ditunjuk untuk memungut pajak berupa PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM untuk pengadaan barang yang dilakukan pemerintah.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait