BI Janji Bantu Sri Mulyani agar Beban Utang Tak Melonjak Tahun Depan

BI akan melanjutkan pembelian SBN pada tahun depan untuk menjaga agar beban utang pemerintah tidak melonjak akibat kenaikan imbal hasil.
Abdul Azis Said
23 November 2022, 15:54
bank indonesia, sri mulyani, utang, utang pemerintah
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi. BI selama tiga tahun terakhir telah membantu pemerintah menyediakan pembiayaan murah lewat tiga surat keputusan bersama (SKB) sebagai mandat UU 2 tahun 2020.

Bank Indonesia akan melanjutkan pembelian Surat berharga Negara (SBN) bertenor panjang di pasar sekunder pada tahun depan melalui operation twist. Langkah ini bertujuan menjaga yield atau imbal hasil SBN tidak melonjak sehingga beban utang pemerintah juga rendah.

"Kami juga akan terus dukung, dari sisi BI, beberapa dukungan untuk fiskal, termasuk bagaimana sama-sama menjaga agar kenaikan yield SBN tidak terlalu berlebihan sehingga biaya fiskalnya rendah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, (23/11).

Perry berharap rata-rata yield untuk Surat Utang Negara (SUN) benchmark 10 tahun lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2023 sebesar 7,9%. Upaya yang dilakukan melalui operation twist, yakni menjual SBN tenor pendek dan membeli SBN tenor panjang.

Pergerakan yield SBN berkebalikan dengan harga. Harga SBN akan semakin tinggi jika permintaan semakin banyak, yang artinya yieldnya akan turun. Perry berharap pembelian SBN dalam jangka panjang dapat menahan yield SBN tidak naik berlebihan. Ia menyebut yield SBN bisa melompat lebih dari 8% jika BI tidak mengintervensi.

Advertisement

"Pembelian SBN ini di pasar sekunder ya, bukan di pasar primer. Karena di pasar primer tidak boleh lagi jika merujuk UU No 2 tahun 2020, tetapi kami masih bisa ikut beroperasi di pasar sekunder sehingga kenaikan yieldnya tidak harus terlalu tinggi dan biaya fiskalnya bisa lebih terkendali," kata Perry.

Adapun BI selama tiga tahun terakhir telah membantu pemerintah menyediakan pembiayaan murah lewat tiga surat keputusan bersama (SKB) sebagai mandat UU 2 tahun 2020. Melalui tiga kerja sama tersebut, BI memborong SBN pemerintah melalui pembelian di pasar primer atau perdana. Perkiraan BI, pembelian secara kumulatif tiga tahun akan melampaui Rp 1.100 triliun pada akhir tahun ini.

Melalui kerja sama itu, BI dan pemerintah sepakat untuk sebagian pembelian dari SBN tersebut berlaku burden sharing alias berbagai beban. Dengan kata lain, pemerinta tidak perlu membayar bunga utang kepada BI untuk SBN tertentu yang dispekati.

Namun, kerja sama burden sharing dan pembelian SBN pasar perdana itu rencananya tidak dilanjut tahun depan. Dana Moneter Internasional (IMF) sempat meminta agar kerjasama pembelian pasar perdana itu bisa berakhir tahun ini.

 

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait