Dana Pemda Mengendap di Bank Rp 278 T, Paling Banyak Jatim & Jabar
Kementerian Keuangan mencatat, terdapat dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 278 triliun pada Oktober 2022. Angka ini naik lebih dari Rp 50 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya Rp 223,84 trilun maupun periode yang sama tahun lalu Rp 226,71 triliun.
"Kami lihat terjadi kenaikan dana pemda yang sangat signifikan. Ini tentu kami harapkan pemda bisa mendorong, terutama saat tren ekonomi mengalami penurunan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (24/11).
Sri Mulyani menjelaskan, tingginya saldo dana pemda di perbankan, antara lain disebabkan oleh tingginya penyaluran transfer ke daerah pada Oktober 2022. Kontribusi penyaluran TKD yang mencatatkan angka tertinggi pada bulan lalu terdiri dari penyaluran dana bagi hasil Rp 50,7 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 13,8 triliun, dan dana alokasi khusus nonfisik Rp 20,3 triliun.
"Kami lihat dari seluruh pemerintah daerah di Jatim, jumlah dana pemda yang mengendap di perbankan paling tinggi. Diikuti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta," kata dia.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah juga masih harus mencermati apakah besarnya dana pemda yang tersimpan di perbankan bersifat sementara atau permanen. Namun, ia berharap, dana pemda di perbankan dapat segera digelontorkan sehingga menjadi faktor pendorong pemulihan ekonomi pada kuartal keempat tahun ini.
Sri Mulyani melihat, realisasi belanja APBD pada tahun ini masih perlu dioptimalkan. Realisasi belanja daerah hingga Oktober 2022 baru mencapai Rp 732,98 triliun atau 61,2% terhadap pagu belanja. Meski demikian, angka ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang baru mencapai Rp 707,9 triliun atau 57,8% terhadap pagu belanja.
