Indonesia Kantongi Pinjaman dari ADB Rp 7,8 T untuk Reformasi Energi

ADB menyebut pinjaman baru tersebut akan digunakan untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal. 
Abdul Azis Said
29 November 2022, 13:47
ADB, pinjaman
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi. ADB sebelumnya telah menyetujui pinjaman untuk Indonesia dengan besaran yang sama US$ 500 juta atau Rp 7,6 triliun untuk reformasi BUMN.

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pemberian pinjaman senilai US$ 500 juta atau setara Rp 7,8 triliun (kurs Rp 15.730/US$) guna mendukung reformasi sektor energi, termasuk investasi di bidang energi terbarukan. Pemerintah sebelumnya juga memperoleh pinjaman dengan besaran yang sama, tetapi tujuannya khusus untuk reformasi BUMN.

Dalam keteranganya, ADB menyebut pinjaman baru tersebut akan digunakan untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal. Dana juga digunakan untuk memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan, serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi Covid-19.

"Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi dan meningkatkan akses energi, sekaligus komitmen untuk bertransisi ke energi bersih.” kata Spesialis Energi Senior ADB Yuki Inoue dalam keterangan resminya, Selasa (29/11).

Di luar pinjaman tersebut, ADB juga akan mengelola pinjaman senilai US$ 15 juta atau Rp 236 miliar untuk subprogram ketiga pada Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Sustainable and Inclusive Energy Program). Program ini didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN, ASEAN Infrastructure Fund, melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN (ACGF/ASEAN Catalytic Green Finance Facility). 

Selain itu, proyek tersebut juga akan mendapatkan pembiayaan bersama setara US$ 292 juta atau Rp 4,6 triliun dari Jerman Development Cooperation, KfW, serta US$ 60 juta atau Rp 944 miliar dari Economic Development Cooperation Fund.

Pembiayaan terhadap subprogram tersebut dilakukan untuk mendukung upaya reformasi tarif listrik. Program ini juga bertujuan mendukung subsidi yang tepat sasaran, memberi dukungan bagi kelompok rentan, termasuk rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga.

ADB menyebut output dari program tersebut telah berhasil membawa penghematan bahan bakar yang signifikan dan subsidi listrik selama periode program. Dengan demikian, program tersebut juga disebut membantu pemerintah mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada tahun ini.

Subprogram tersebut juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mengedepankan produksi energi terbarukan dengan mekanisme  penetapan harga baru, peraturan untuk mempromosikan sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung, sistem surya fotovoltaik di atap bangunan, kendaraan listrik, serta berbagai standar dan langkah-langkah efisiensi energi. Melalui reformasi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengadopsi insentif energi terbarukan dan memperluas akses energi sehingga mencapai lebih dari 99% penduduk pada 2021, naik dari sebelumnya 84% pada 2014.

ADB juga kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung program pensiun dini PLTU batu bara Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan bersama Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) dan Mekanisme Transisi Energi (ETM) yang telah diumumkan pada pertemuan G20 di Bali beberapa pekan lalu.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait