Kemenkeu Tetap akan Guyur Insentif Pajak Hilirisasi Meski Kalah di WTO
Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, termasuk insentif pajak. Presiden Jokowi sebelumnya juga telah menegaskan kebijakan hilirisasi akan terus berjalan sekalipun Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor bijih nikel.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan terus mendukung hilirisasi sekalipun putusan WTO kemarin membuat posisi Indonesia terpojok. WTO sebelumnya menyatakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994
"Hilirisasi kami dorong saja terus, nanti WTO itu ada teman-teman dari trade negotiator yang akan terus kerja keras mendudukan kepada dunia internasional," kata dia dalam acara Wealth Wisdom oleh Bank Permata x Katadata.co.id, Selasa (29/11).
Suahasil mengatakan, upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong hilirisasi dengan mengatur sisi sektor usaha. Hal ini tidak terkecuali pengaturan soal insentif apa saja yang akan diberikan.
Ia menyebut pihaknya melihat semua opsi relaksasi kebijakan dari sisi fiskal yang bisa diberikan untuk hilirisasi SDA, baik pemberian insentif pajak hingga relaksasi impor. "Kalau kita tahu persis ini adalah ujungnya untuk hilirisasi, tidak apa-apa kami berikan," kata Suahasil.
