Kemenkeu Masih Targetkan Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan
Kementerian Keuangan menyebut kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih ditargetkan berlaku tahun depan. Sementata itu, Lembaga nonprofit yang bergerak di isu kesehatan, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyarankan tarif cukai yang berlaku sebesar 20% dari harga untuk bisa menekan konsumsi.
"Prosesnya memang akan panjang, tetapi kita berharap secepatnya bisa (implementasi), 2023 semoga bisa running, karena memang sudah masuk ke target penerimaan tahun depan. Jadi ekspektasi kami memang tahun depan bisa jalan," kata salah satu tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian keuangan, Octomuel dalam diskusi dengan CISDI, Selasa (29/11).
Octo menyebut, proses persiapan pengenaan barang kena cukai baru ini masih terus berjalan. Meski demikian ia tidak menampik prosesnya masih akan panjang karena masih ada sejumlah pekerja. Pemerintah perlu menyusun perangkat peraturan, skema pemungutan cukai, proses pendaftaran untuk pengusaha dan prosedur lainnya.
Ia menyebut, Kementerian Keuangan juga masih terus menggodok terkait besaran tarif yang akan diberlakukan. Persiapan, termasuk juga perlunya menganalisa dampak dari pengenaan cukai MBDK terhadap perekonomian.
Meski belum disepakati, Octo menyebut kemungkinan untuk pemungutan cukai MBDK tidak akan jauh berbeda dengan pungutan untuk barang kena cukai lainnya.
"Pemungutannya mungkin kurang lebih akan sama dengan minuman beralkohol, hanya minus ada pelekatan pita cukainya. Untuk sementara, hanya itu yang bisa kami bayangkan karena kami juga masih mencari formula yang paling tepat," kata dia.
Ia menjelaskan prosedur pemungutan cukai MBDK jika nantinya berlaku akan mengikuti mekanisme yang ada saat ini. Perusahaan yang memproduksi minuman berpemanis dalam kemasan perlu melapor terkait jumlah produksinya. Selanjutnya, perusahaan membayar cukai sesuai jumlah produksi dan kadar gula pada produknya. Setelah cukai lunas, perusahaan baru diperbolehkan mengedarkan produknya.
Pemerintah nantinya juga secara berkelan melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Proses penindakan terhadap pelanggaran terkait cukai MBDK nanti juga akan sama seperti pengawasan untuk cukai rokok dan minuman beralkohol.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya sempat memberi sinyal penerapan cukai berpemanis tampaknya batal tahun depan. Ia sebetulnya tidak secara spesifik menyebut cukai berpemanis dan plastik belum akan meluncur tahun depan. Namun ia mengatakan, pihaknya sedang tidak mempertimbangkan untuk perubahan kebijakan di bidang fiskal, baik pajak maupun lainnya dalam situasi tak menentu seperti sekarang.
