Sri Mulyani Minta K/L Percepat Belanja Lawan Suramnya Ekonomi 2023

Abdul Azis Said
1 Desember 2022, 17:34
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sri Mulyani, belanja negara, kementerian
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan situasi tahun depan memang tampak lebih sulit dari tahun ini.

Pemerintah resmi menyerahkan secara simbolis dokumen DIPA yang menandakan dimulainya pelaksanaan program APBN tahun depan di Istana Negara pada hari ini, Kamis (1/12). Di hadapan sejumlah menteri serta presiden dan wakil presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar belanja pemerintah harus digelontorkan sejak awal tahun.

"Kita berharap para K/L dan kepala daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksana secara dini sehingga APBN pada awal tahun bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian masyarakat," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan situasi tahun depan memang tampak lebih sulit dari tahun ini. Meski target pertumbuhan dikerek 5,3%, Sri Mulyani melihat risiko semakin besar tahun depan. Ia menyebut ada tiga krisis yang mengintai tahun depan, yakni krisis pangan, energi dan keuangan.

Oleh karena itu, ia bersama anak buahnya telah merancang APBN tahun depan untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global. Defisit anggaran dikerek turun ke 2,84% dari PDB sebagai mandat UU agar kembali ke bawa 3% mulai tahun depan.

Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.463 triliun pada tahun depan yang masih didominasi oleh pendapatan perpajakan yang akan tembus di atas Rp 2.000 triliun. Pendapatan dari PNBP ditargetkan Rp 441,4 triliun.

Belanja negara ditargetkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Ini terdiri atas belanja oleh pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 trilin, sementara sisanya dibagikan ke Pemda dan dana desa.

Untuk menutup defisit anggaran dan kebutuhan pembiayaan investasi tahun depan, Sri Mulyani berencana melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 696,3 triliun. Ini terdiri atas penerbitan Surat Berharga NEgara (SBN) neto Rp 712,9 triliun dan penarikan pinjaman neto Rp 16,6 triliun.

Perintah Sri Mulyani agar menteri dan pemda mempercepat di awal tahun bukan tanpa alasan. Jika melihat data historis, belanja kementerian hingga pemda memang sering masih lambat di bulan-bulan awal dan biasanya menumpuk di akhir tahun.

Ia mencontohkan realisasi belanja negara selama tiga bulan pertama tahun ini yang hanya terealisasi sebesar 18% dari total pagu anggaran. Realisasi itu pun lebih didorong untuk transfer ke pemda dan dana desa, sedangkan realisasi belanja kementerian dan lembaga baru 15,9%. Realisasinya memasuki pertengahan tahun sedikit membaik tetapi masih belum mencapai separuh dari pagu.

Dalam acara penyerahan DIPA hari ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa APBN tahun depan didesain untuk merespon berbagai tantangan ke depan. Keuangan negara itu akan dipakai untuk stabilisasi inflasi, instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan juga mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, APBN tahun depan diarakan untuk enam kebijakan. Keenamnya, yakni penguatan kualitas SDM, reformasi sistem perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri serta reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

"Saya minta kepada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemda mengendalikan secara detil belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas," kata Jokowi.

Ia kembali mengingatkan kepada K/L dan pemda untuk memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya dari UMKM. Kerja antara lembaga uga harus terintegrasi serta mengingatkan Pemda untuk terus memantau pergerakan inflasi di daera masing-masing.

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait