Pengamat Sarankan DPR Panggil Bupati Meranti soal Hinaan ke Kemenkeu

Abdul Azis Said
14 Desember 2022, 12:30
Bupati meranti, dbh, kemenkeu
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi. Pengamat menyarankan DPR untuk memanggil Bupati Meranti Muhammad Adil soal pembagian dana bagi hasil (DBH) sembari menyebut Kementerian Keuangan berisikan iblis menuai perseteruan.

Protes Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal pembagian dana bagi hasil (DBH) sembari menyebut Kementerian Keuangan berisikan iblis menuai perseteruan. Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini menyarankan DPR dan pemerintah mengambil tindakan atas pernyataan Adil. 

Menurut Didik,  persoalan otonomi dan keadilan pusat daerah seperti yang diprotes Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya merupakan persoalan klasik. Ia menilai protes tersebut wajar dan harus ditanggapi pemerintah pusat dengan transparan.

Advertisement

"Bahkan jika perlu ada perbaikan-perbaikan aturan baik, baik undang-undang maupun aturan main di bawahnya.  Aspirasi pemerintah daerah harus tetap diperhatikan karena daerah merupakan bagian dari satu kesatuan NKRI," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (13/12).

Namun, menurut dia,  persoalan menjadi lain ketika bupati tersebut menyebut Kemenkeu diisi iblis atau setan. Adil bahkan melontarkan ancaman untuk angkat senjata dan melepas diri dari NKRI yang dinilai bisa menjurus kepada makar.

Didik pun menyarankan agar DPR dan pemerintah pusat memanggil Adil. Ia bahkan menilai perlu diambil tindakan atas dasar hukum yang berlaku terkait pernyataan Bupati Meranti tersebut. 

Menurut Didik, tindakan Adil tersebut bisa memotivasi lebih banyak pejabat negara lainnya untuk melakukan hal serupa dan merapuhkan kesatuan NKRI. Kritikan bernada provokatif tersebut menurutnya perlu diselesaikan serius. 

Adil sempat dipanggil oleh Kemendagri ke Jakarta terkait pernyataannya tersebut. Dikutip dari Antaranews, ia tiba di Jakarta kemarin pagi dan disambut langsung oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni. 

Suhajar diketahui memberikan beberapa wejangan kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Ia juga menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang dinilai tidak elok sebagai pejabat publik.

"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," kata Suhajar.

Polemik ini bermula dari Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, pekan lalu. Saat itu, Adil mempertanyakan jatah  DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen kaya minyak hanya naik tipis meski harga dan produksi minyak daerahnya terus naik.

"Lifting minyak kami hampir 8 ribu barrel per hari. Semenjak konflik Rusia-Ukraina harga minyak naik. Untuk bapak ketahui, tahun ini kami hanya terima Rp 115 miliar, naiknya hanya Rp 700 juta," ujar Adil dalam Rakornas tersebut yang seperti dikutip dari unggahan Yotube Merdeka.com, Selasa (13/12).

Meranti merupakan salah satu produsen minyak di Provinsi Riau. Adil menyayangkan daerah kaya minyak itu justru menjadi daerah dengan penduduk miskin paling banyak se-provinsi. 

Halaman:
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement