Kemenkeu Klaim Belanja Negara ke Meranti Lebih Besar dari Sumbangannya
Kementerian Keuangan mengklaim bahwa dukungan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kabupaten Kepulauan Meranti jauh lebih besar daripada sumbangan penerimaan negara dari daerah tersebut. Bupati Kepulauan Meranti M Adil sebelumnya memprotes Kementerian Keuangan terkait besaran dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerahnya.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusai dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran belanja lebih dari Rp 3.000 triliun pada tahun ini. Dari total anggaran tersebut, Rp 804,8 triliun dibagikan langsung ke daerah-daerah melalui transfer ke daerah (TKD), termasuk juga diterima Kabupaten Kepulauan Meranti
Pemerintah pusat juga menggelontorkan belanja mencapai Rp 2.000 triliun. Meski namanya belanja pusat tetapi belanja itu juga dinikmati masyarakat di semua daerah di Indonesia termasuk, Meranti.
Jika dihitung-hitung, menurut Putut, belanja yang digelontorkan pemerintah ke Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang diperoleh dari daerah tersebut. Ini karena selain menerima dana langsung berupa TKD, belanja pemerintah pusat seperti subsidi, bansos, hingga pembanguan-pembangunan infrastruktur juga dirasakan oleh masyarakat di Meranti.
"Jadi kalau bisa dilihat imbangnya, berapa sih yang diambil dari Meranti, dibandingkan yang dikembalikan pemerintah pusat lewat berbagai belanja pusat atau daerah? Itu jauh lebih tinggi yang dikeluarkan pusat untuk kabupaten Meranti," kata Putut dalam media briefing di Jakarta, Jumat (16/12).
Meski demikian, ia menegaskan, hal itu disampaikan bukan bertujuan untuk 'menang-menangan' dengan daerah. Belanja ribuan triliun yang dikeluarkan pemerintah pusat dan dirasakan masyarakat di daerah sebetulnya merupakan kewajiban pemerintah.
Hal serupa sebetulnya juga sempat disampaikan langsung oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam cuitannya. Ia membeberkan perbandingan data antara belanja negara yang digelontorkan ke Meranti dengan nominal penerimaan negara dari daerah tersebut.
Prastowo memerinci, belanja negara diterima Meranti pada tahun lalu Rp 1,1 triliun. Ini terdiri atas Rp 861,2 miliar berupa dana trasnfer ke Pemda Meranti, Rp 118 miliar lewat belanjan kementerian dan lembaga serta Rp 124,6 miliar lewat belanja subsidi dan kompensasi BBM.
Ia kemudian membandingkan dengan penerimaan negara yang disumbangkan dari Meranti tahun lalu sebesar Rp 453,9 miliar. Ini artinya, nominal yang disumbangkan Meranti kepada penerimana negara jauh lebih rendah Rp 649,9 miliar dibandingkan total belanja yang diterima Meranti.
"Dengan bahasa lain, jika seluruh pendapatan yang diperoleh pusat dikembalikan ke Kabupaten Kepulauan Meranti, nilainya tetap jauh lebih kecil dibandingkan alokasi pusat untuk kabutapen Meranti," kata Prastowo dalam cuitannya, Kamis (15/12).
Meski demikian, ia juga mengatakan hal tersebut pada esensinya merupakan prinsip dari pemerataan.
Protes Bupati Kepuluan Meranti M Adil soal jatah Dana Bagi Hasil (DBH), salah satu komponen TKD, daerahnya belakangan menuai perhatian publik. Ia mempertanyakan dana yang diperoleh daerahnya tidak naik banyak tahun ini meskipun harga dan produksi minyaknya meningkat.
Ia juga menyayangkan sikap Kementerian Keuangan yang dinilai sulit ditemui untuk meminta klarifikasi. Kekecewaannya itu sampai pada ancamannya untuk melepaskan diri dari Indonesia. Kabupaten Kepulauan Meranti memang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan secara geografis dekat dari Malaysia.
"Kalau enggak mau ngurus, kasih lah kami ke negeri sebelah. Atau bapak tidak paham juga omongan saya, apa perlu Meranti angkat senjat? Kan enggak mungkin. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim," ujarnya dalam Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, pekan lalu.
