Mobil Listrik Bertabur Insentif: PPNBM 0% hingga Subsidi Rp 80 Juta
Pemerintah berencana memberikan insentif tambahan untuk mendorong masyarakat membeli mobil listrik. Setelah diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) hingga 0%, kini ada rencana memberikan subsidi pembelian Rp 80 juta. Namun, besaran subsidi tersebut masih dihitung dan belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
"Kami akan menghitung dari struktur insentif yang diberikan, bagaimana dampaknya ke APBN karena itu dimasukkan ke dalam 2023. Kami pikirkan proses di dalam internal pemerintah maupun nanti dengan DPR," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen usai Rapat Paripurna pengesahan RUU PPSK, Kamis (15/12).
Pemerintah sebenarnya telah memberikan insentif pembelian mobil listrik melalui diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM hingga 0%. Insentif ini diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kendaraan bermotor dengan teknolohi baterai listrik dan energi listrik mendapatkan dikenakan tarif 15% dengan dasar pengenaan pajak 0% dari harga jual.
Pemilik mobil listrik juga memperoleh keringanan pajak kendaraan yang dibayarkan setiap tahun ke pemerintah daerah. Ini diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dalam aturan tersebut , pajak kendaraan listrik hanya perlu dibayarkan 10% dari tarif yang seharusnya berlaku.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan anggaran untuk subsidi pembelian motor dan mobil listrik yang saat ini dibahas pemerintah belum masuk ke dalam postur APBN 2023. Pemerintah masih harus berkonsultasi dengan DPR terlebih dahulu, termasuk menentukan sumber anggarannya.
Ia juga memastikan kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik akan disusun dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya. Ini, antara lain mencakup roadmap pengembangan industri kendaraan listrik. Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya tidak ingin perumusan subsidi ini dilakukan secara terburu-buru.
