Sri Mulyani Pastikan Hilirisasi Bauksit Dapat Insentif Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah akan memberikan insentif perpajakan untuk hilirisasi bauksit.
Abdul Azis Said
21 Desember 2022, 19:23
sri mulyani, bauksit, insentif pajak
Dok. Kementerian Keuangan
Pemerintah berharap larangan ekspor akan mendukung hilirasi komoditas bauksit di dalam negeri.

Presiden Joko Widodo resmi melarang ekpor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan untuk hilirisasi. 

"Kalau dia (hilirisasi) termasuk industri prioritas nasional dan memang akan dikembangan, bisa masuk untuk mendapatkan tax holdiay dan tax allowance. Itu sama seperti yang diterapkan di Morowali (smelter nikel)," kata Sri Mulyani ditemui dalam acara Rakernas BPDLH di Jakarta, Rabu (21/12).

Bendahara negara itu mengatakan, larangan ekspor akan mendukung hilirasi komoditas bauksit di dalam negeri. Dengan demikian, nilai tambah produksinya juga akan meningkat karena Indonesia akan menjadi tempat pengolahan dari komoditas tersebut, tidak lagi mengekspor bahan mentah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, larangan ekspor bauksit akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri hilirisasi bauksit, salah satunya semikonduktor.

Ia menyebut Indonesia telah mampu membuat integrated circuit (IC) design dan perlu untuk mengembangkan produksi wafer. Pembuatan wafer membutuhkan dua bahan penting, yakni silica dan gallium, yang mana gallium dihasilkan dari bauksit. 

"Jadi dengan larangan ekspor bauksit ini kita lihat kecukupan gallium dan itu adalah sumber bahan baku untuk kita produksi wafer bangun industri semikonduktor," kata Agus ditemui di hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta hari ini.

Presiden Joko Widodo telah resmi melarang ekspor bauksit mulai Juni 2022 mendatang. Jokowi menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri hingga penerimaan negara. 

Jokowi berharap kebijakan ini dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan devisa US$ 2 miliar, dan pendapatan lainnya. "Kami perkirakan pendapatan negara naik dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun," kata Jokowi dalam konferensi hari ini.

Jokowi berkaca pada larangan nikel yang diambil pada 2020 silam. Jokowi mengatakan, hilirisasi nikel mendorong ekspor produk tersebut meningkat dari Rp 17 triliun pada 2014 menjadi Rp 326 triliun tahun lalu.

"Keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas lain," kata Jokowi.

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait