Menko Airlangga soal Ancaman Buruh Demo Perppu Ciptaker: Ini Demokrasi
Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pada penghujung 2022 menuai penolakan dari serikat buruh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat dinamika tersebut sebagai bagian demokrasi.
"Demokrasi kan harus ada yang memberi apresiasi dan mengkritik," kata Airlangga ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (5/1).
Airlangga mengatakan penerbitan beleid baru tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi tahun ini. Aturan ini juga dibutuhkan untuk membantu pemerintah mencapai target investasi tahun ini Rp 1.400 triliun.
"Kalau misalnya tidak ada dasar hukumnya, bank tanah kelanjutannya bagaimana? Kemudian yang terkait dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kemudian sovereign wealth fund (INA) bagaimana?," ujarnya.
Peraturan yang dirilis tepat sehari sebelum pergantian tahun itu menuai sejumlah kritikan. Serikat buruh berencana menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menentang aturan tersebut. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, salah satu tuntutan mereka adalah membatalkan aturan tersebut.
Mirah meminta aturan ketenagakerjaan kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jika tak bisa dilakukan, ia berharap aturan Cipta Kerja direvisi dan memasukkan poin yang diajukan pekerja.
