Guyon Sri Mulyani: APBN Surplus Jika Tak Bayar Utang ke PLN-Pertamina
Pemerintah memiliki utang alias tagihan yang harus dibayar kepada PT Pertamina dan PLN karena menjual harga BBM, LPG dan listrik di bawah harga keekonomian lewat program subsidi. Menteri Keuangan bergurau, anggaran negara tidak akan defisit jika tagihan itu tidak dibayar.
Candaan itu dilontarkannya saat menjawab pertanyaan terkait APBN yang masih defisit meski penerimaan negara moncer dalam kuliah umum pagi ini, Jumat (3/2).
Pemerintah melaporkan realisasi defisit anggaran sebesar Rp 464,3 triliun pada tahun lalu, jauh di bawah target dan lebih kecil dari total anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 551 triliun.
"Bisa saja APBN dibuat jadi balance. Anda mau di balance kan? Pertama, PLN tidak saya bayar subsidinya, itu langsung turun defisitnya. Bu Nicke (Dirut Pertamina) juga tidak saya bayar, itu langsung nol subsidinya," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi yang mencakup BBM, LPG, dan Listrik sebesar Rp 551,2 triliun pada tahun lalu. Semua komoditas yang disubsidi itu disuplai lewat PLN dan Pertamina. Dengan demikian, pemerintah membayarkan tagihan subsidi itu ke kedua BUMN tersebut.
Adapun realisasi belanja subsidi energi tahun lalu mencapai Rp 551,2 triliun. Ini mencakup subsidi dan kompensasi BBM Rp 322,4 triliun dan subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 100,4 triliun yang dibayarkan ke Pertamina. Selain itu, subsidi dan kompensasi listrik yang dibayar ke PLN sebesar Rp 128,3 trilin.
"Terus anda jawab gini 'boleh aja bu (tagihan subsidi tidak dibayar), tapi saya boleh naikkan tarif listrik' ya monggo saja dimarahin rakyat seluruh Indonesia. Sesederhana itu, kalau anda tidak butuh subsidinya Rp 551 triliun, saya bisa langsung bikin APBN-nya balance," ujar Sri Mulyani.
Oleh karena itu, ia kembali menekankan bahwa defisit anggaran tidak didesain karena pemerintah 'hobi' membuat kantong negara tekor sehingga harus berutang. Ini karena total kebutuhan masyarakat Indonesia yang tercermin dari belanja negara nominalnya jauh lebih besar dari total penerimaan negara yang bisa dikumpulkan.
Pemerintah menghabiskan belanja negara Rp 3.090,8 triliun sepanjang tahun lalu. Di sisi lain, penerimaan negara yang meskipun tumbuh signifikan nilainya masih di bawah pengeluaran, yakni Rp 2.626,4 triliun. Selisih antara total belanja dan penerimaan inilah yang kemudian menciptakan defisit Rp 464,3 triliun. Defisit anggaran tersebut umumnya ditutup dengan penarikan utang oleh pemerintah.
"Pilihannya apakah belanjanya mau dipotong sehingga sampai sama dengan penerimaan negara, atau penerimaan negara digenjot sampai Rp 3.000 triliun, nanti ada yang bilang 'bu saya sekarang nafas saja dipajakin'," kata Sri Mulyani.
Adapun pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 598,2 triliun. Namun target ini diusulkan pada pertengahan tahun lalu, sebelum realisasi anggaran 2022 benar-benar keluar. Defisit tersebut disusun dengan asumsi pemerintah akan mengumpulkan peneriman mencapai Rp 2.463 triliun dan belanja 3.061,2 triliun.
