Penerimaan Negara Masih Moncer, APBN Awal Tahun Surplus Rp 90,8 T
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Januari 2022 mencetak surplus Rp 90,8 triliun. Penerimaan negara tumbuh lebih kuat dibandingkan belanja negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, keseimbangan primer juga mencetak surplus sebesar Rp 113,9 triliun hingga akhir bulan lalu. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Keuangan negara masih berhasil mencetak surplus bulan lalu seiring kinerja moncer setoran pajak hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan negara selama bulan lalu mencapai Rp 232,2 triliun atau 9,4% dari target tahun ini. Kinerja tersebut naik 48,1% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.
Penerimaan negara terutama disumbangkan penerimaan pajak yang mencapai Rp 162,23 triliun atau 9,44% dari target tahun ini. Realisasi tersebut naik 48,6% dibandingkan tahun lalu. Setoran pajak yang moncer tersebut terutama berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPH) non migas yang naik 28%, pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM) yang melesat 94% serta pajak bumi bangunan (PBB) dan lainnya yang meroket 119%. Sementara itu, setoran PPh migas menyusut 10%.
“Ini menggambarkan di satu sisi kita lihat pemulihan ekonomi yang bagus serta reformasi pajak dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberikan kontribusi pencapaian penerimaan perpajakan yang meningkat kuat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring, Rabu (22/2).
Selain penerimaan pajak, penerimaan negara juga disumbangkan oleh setoran kepabeanan dan cukai serta PNBP sebesar Rp 69,9 triliun.
Sri Mulyani juga mencatat belanja negara tumbuh meski tetapi tidak setinggi kinerja penerimaan, yakni mencapai 11,2%. Realisasinya sampai akhir Januari sebesar Rp 141,4 triliun atau 4,6% dari target tahun ini. Belanja negara dalam APBN terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD). Realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir bulan lalu tercatat Rp 83,2 triliun atau 3,7% dari pagu.
Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bansos. Beberapa belanjanya juga mencakup pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi non energi.
Realisasi TKD bulan lalu sebesar Rp 58,2 triliun atau 7,1% dari target tahun ini. Realisansya naik 5,9% dari tahun lalu
