RI Dapat Utang Rp 10 T dari Jepang untuk Perbaiki Iklim Investasi
Indonesia menekan perjanjian pembiayaan senilai US$ 674,9 juta atau setara Rp 10,26 triliun (kurs Rp 15.200/US$) dengan Jepang. Utang tersebut dalam rangka program perbaikan iklim bisnis dan investasi di dalam negeri pascapandemi Covid-19.
Pinjaman program tersebut diberikan dalam rangka kerja sama ekonomi strategis melalui Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program (Program Loan CITA). Program tersebut untuk mendorong investasi sektor swasta dengan memperbaiki iklim bisnis dan investasi pascapandemi Covid-19.
Perjanjian ditandatangani pada 20 Februari lalu oleh perwakilan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
"Pinjaman program ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kestabilan sosial ekonomi dan mendorong upaya-upaya pembangunan nasional," demikian dikutip dari keterangan resmi DJPPR Kementerian Keuangan, Kamis (23/2).
Adapun utang pemerintah terbagi atas dua, yakni utang yang diperoleh dari penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman. Pemerintah berencana menerbitkan utang untuk pembiayaan APBN tahun ini secara neto sebesar Rp 696,3 triliun.
Adapun pemerintah menargetkan penarikan pinjaman secara bruto tahun ini sebesar Rp 65,6 triliun. Pinjaman itu pun terbagi lagi, yakni pinjaman tunai dengan target Rp 33,1 triliun dan pinjaman program yang bersumber dari dalam maupun luar negeri Rp 32,5 triliun.
Penarikan pinjaman program terutama yang berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam (IsDB), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dan pengadaan pinjaman dari kreditur swasta asing.
Pinjaman kegiatan tahun ini rencananya mengalir untuk program prioritas diantaranya dukungan untuk permukiman layak oleh Kemendagri dan Kementerian PUPR. Program lainnya yang juga akan dibiayai seperti program peningkatan pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan, pembangunan balai latihan kerja di beberapa kota, pembangunan sarana dan prasarana perkuliahan di berbagai perguruan tinggi dan sarpras madrasah.
Pemerintah juga akan menarik pinjaman tahun ini untuk mendukung program transformasi ekonomi kampung terpadu. Output lainnya yakni pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pembangunan dan pemeliharaan berbagai bendungan (dam) oleh Kementerian PUPR.
"Pinjaman kegiatan juga diarahkan untuk pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri antara lain pengadaan kapal frigate, pesawat angkut kelas berat, ranpur infanteri, serta kendaraan patroli," demikian dikutip dari buku II Nota Keuangan APBN 2023.
