Dirjen Pajak Diminta Mundur, Ini Jawaban Kemenkeu
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belakangan menjadi sorotoan publik usai kasus penganiayaan anak salah satu pejabatnya melebar hingga kritikan terhadap gaya hidup mewah abdi negara itu. Komunitas Rakyat Arus Depan Pancasila (Komrad Pancasila) meminta agar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya.
"Pecat dan periksa Dirjen Pajak Suryo Utomo karena tidak mampu bekerja secara profesional, akuntabel yang kami anggap telah melakukan pembiayaran terhadap pembangkangan oleh jajaran pegawai di bawah naungan DJP, serta tidak menunjukkan rasa empat ke masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dengan menunjukkan gaya hedonis," ujar Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha, Senin (27/2).
Antony bersama sejumlah anggota Komrad dan alinasinya melakukan kunjungan singkat ke kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat. Dalam pantauan katadata.co.id, Komrad Pancasila bersama aliansi hanya menyampaikan tuntutannya kemudian membubarkan diri.
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, proses pengunduran diri seperti yang dituntutkan Antony Cs bukan hal yang mudah. Pengunduran diri dari posisi Dirjen Pajak perlu melalui beberapa proses dan sudah ada prosedurnya.
"Saya rasa kalau misal tidak ada kesalahan signifikan, ya tidak diperlukan untuk mundur. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa, semua progres laporan di lapangan akan selalu dipantau tim Kemenkeu dan kami akan update ke publik," kata Frans ditemui wartawan di kantor Kemenkeu.
Kasus penganiayaan oleh Mario Dandy, anak pejabat DJP menuai perhatian publik. Bukan hanya soal kasus pengeroyokan, netizen mulau menguliti harta jumbo milik sang ayah yang merupakan pejabat eselon III Kabag Umum Kanwil DJP Jaksel II, Rafel Alun Trisambodo.
