Dirjen Pajak Didesak Mundur, Ini Jawaban Kemenkeu

Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan salah satu poin tuntutannya meminta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mundur dari posisinya. Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai, masyarakat perlu melihat kinerja Suryo secara objektif.

Ia menjelaskan, setiap pihak berhak untuk menyampaikan usulannya. Namun ia menyebut pencopotan posisi jabatan eselon I seperti Suryo memiliki mekanisme yang diatur dalam UU.

Selain perlu melihat mekanisme yang diatur UU, pemecatan juga perlu mempertimbangkan kinerja pejabat yang bersangkutan secara objektif. Prastowo memuji keberhasilan Suryo membuat penerimaan pajak lampaui target selama dua tahun terakhir, selama lebih dari satu dekade selalu shortfall atau tak capai target.

"Kita harus objektif, jangan sampai ini ada satu kasus dikait-kaitkan, harus fair, kalau masalah pribadi mari dukung penyelesaian kepada yang bersangkutan (Rafael) baik pidana tipikor dan lainnya," kata Prastowo ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (10/3).

Suryo Utomo resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Ditjen Pajak sejak akhir 2019. Adapun penerimaan pajak negara tercatat melampaui target selama dua tahun terakhir, tahun lalu bahkan mencapai 15% di atas target. Meski demikian, perlu melihat juga bahwa penerimaan pajak dua tahun terakhir yang moncer tidak  lepas adanya andil ledakan harga komoditas.

Partai Buruh menggelar unjuk rasa di Kantor Pusat DJP pagi ini, Jumat (10/3). Aksi tersebut sebagai buntut terkait belakangan ramai pejabat di lingkungan kementerian Keuangan yang gemar pamer harta sehingga adanya temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun dalam laporan Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut gaya hidup mewah yang diperintontikan pejabat negara itu telah menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat.

Dalam aksi tersebut Partai Buruh juga mengajukan empat tuntutan, yakni: 

1. Mendesak dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di Indonesia. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan.
2. Memecat Dirjen Pajak. "Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya. Salah satunya yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo," dikutip dari keterangan resmi Partai Buruh.
3. Audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak. Tujuannya memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak, termasuk adanya temuan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun seperti kata Menko Polhukam Mahfud MD.
4. Mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara. Tujuannya agar meminimalkan korupsi.