THR PNS dan Pensiunan Mulai Cair H-10 Lebaran, Anggaran Rp 38,8 T
Pemerintah akan mulai mencairkan tunjangan hari raya atau THR kepada PNS dan pensiunan PNS pada H-10 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, telah mengalokasikan anggaran mencapai sekitar Rp 38,8 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pemberian THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan. Menurut Sri Mulyani, kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan seiring dengan tantangan dan kondisi saat ini, serta tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat.
"Diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya, dapat ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan belanja menjelang Hari Raya Idul Fitri,"ujar Sri Mulyani dalam Press Statement Gaji ke-13 dan THR secara daring pada Rabu (29/3).
Ia menjelaskan, komponen THR dan gaji ke-13 akan sama seperti tahun lalu, yakni mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 50%. THR akan diberikan kepada aparatur sipil negara atau ASN pusat, pejabat negara, dan anggota Poli yang mencapai 1,8 juta orang, ASN daerah sebanyak 3,7 juta orang, serta pensiunan dan penerima pensiun sekitar 2,9 jută orang.
Adapun alokasi anggaran untuk THR dalam APBN 2023, yakni:
- K/L dengan total anggaran Rp 11,7 triliun mencakup pembayaran THR ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri.
- Dana Alokasi Umum sekitar Rp 17,4 triliun untuk membayarkan THR ASN daerah.
- Bendahara umum negara Rp 9,8 triliun untuk pembayaran THR pensiunan dan penerima pensiun.
Sri Mulyani mengatakan, pembayaran THR dan gaji ke-13 menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. Ia mencontohkan, pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun pertama pandemi atau 2020 hanya diberikan pada pegawai dan pejabat maksimal eselon 3 dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
Pada 2021, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh ASN dan pensiunan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Pada 2022, Sri Mulyani juga melihat kondisi ekonomi membaik tapi masih ada ketidakpastian global yang berdampak pada anggaran sehingga kebijakan THR dan gaji ke-13 disamakan dengan 2021.
"Namun, pada 2022 kami berikan tambahan di komponen THR dan gaji ke-13 yakin tunjangan kinerja sebesar 50% karena anggaran membaik tetapi masih ada ketidakpastian," kata dia.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus mendukung dan mengelola momentum pemulihan ekonomi setelah pandemi dengan menggunakan instrumen fiskal secara ekspansif, terarah dan terukur. Ini penting karena kondisi ekonomi dunia yang saat ini tidak pasti membutuhkan kemampuan untuk menjaga momentum ekonomi Indonesia.
