Perdagangan Karbon Belum Masuk dalam Pembahasan ASEAN Summit 2023
Perubahan iklim menjadi salah satu agenda utama Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 di bawah keketuaan Indonesia. Namun, pembahasan terkait agenda perubahan iklim tersebut tak mencakup perdagangan karbon.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, topik terkait perdagangan karbon belum menjadi prioritas ASEAN pada tahun ini. Salah satu pembahasan utama terkait agenda perubahan iklim dalam KTT tahun ini masih berkutat pada upaya untuk mendanai transisi energi.
"Peedagangan karbon tidak menjadi prioritas untuk ASEAN saat ini, Kita coba dulu dengan yang lain, transisi ernergi dari sisi taksonomi, lalu bagaimana transaksi keuangan dari transisi energi," ujar Febrio kepada Katadata.co.id, Selasa (25/5).
Ia menjelaskan, agenda perubahan iklim dalam diskusi di KTT ASEAN sudah menghasilkan capaian yakni taksonomi hijau yang dapat menjadi panduan bagi pasar keuangan dalam membiayai proyek hijau. Salah satu konsensus yang dicapai ASEAN dalam keketuaan Indonesia tahun ini, yakni mengkategorikan proyek transisi energi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
"Namun kami melihat, agenda perubahan iklim akan semakin lengkap. Indonesia walaupun belum ada dokumen yang secara formal mengkomitmenkan, kami secara informal sudah menyebutkan bahwa akan mencapai net zero emission pada 2023," kata dia.
Febrio menjelaskan, perubahan iklim menjadi agenda penting bagi Indonesia, terutama dalam hal transisi energi. Ia menyebut bauran energi Indonesia mayoritas atau sekitar 60% masih berasal dari fossil, terutama batu bara. Hal serupa juga terjadi pada banyak negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
