Sri Mulyani Siapkan Cadangan Dana Rp 25 T untuk Selamatkan BUMN Karya
Pemerintah menyiapkan anggaran cadangan investasi mencapai Rp 25,8 triliun pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran cadangan itu, antara lain akan digunakan untuk menyelamatkan BUMN karya.
"Ini salah satu komitmen kami dengan pak Menteri BUMN dan Menteri PUPR Basuki, terutama untuk BUMN konstruksi kita dukung dari cadangan PMN dalam mendukung penyehatan dan restrukturisasi mereka," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (16/8).
Adapun pemerintah hanya mengalokasikan PMN kepada empat BUMN dengan nilai mencapai Rp 18 triliun pada tahun depan. Rencana PMN tersebut jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan suntikan modal tahun ini sebesar Rp 45,8 triliun. Empat BUMN yang akan memperoleh PMN tahun depan, antara lain:
- PT Hutama Karya sebesar Rp 12,5 triliun yang akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol
- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1,89 triliun untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpendapatan rendah
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 3,55 triliun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan bagi anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life dalam menerima polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. Penambahan PMN ini merupakan bagian dari penyelesaian penyelamatan polis Jiwasraya
- PT Len Indonesia berupa PMN non tunai sebesar Rp 649 miliar. PMN non tunai tersebut dalam bentuk konversi utang pokok menjadi tambahan PMN yang akan dialokasikan kepada PT Dirgantara Indonesia.
Kementerian Keuangan sebelumnya telah menyatakan batal memberikan suntikan PMN kepada Waskita Karya yang sebenarnya dialokasikan dalam APBN 2023. Keputusan ini diambil karena PMN kepada BUMN tersebut dianggap berisiko.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur menjelaskan, PMN sebesar Rp 3 triliun untuk Waskita Karya sudah ada dalam APBN 2022 . Namun, waskita mengalami kekurangan kolektibilitas, modal kerja, likuiditas dalam perkembangannya.
“Sehingga bermasalah, lalu kami evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan Waskita ini,” kata Meirijal dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (11/8).
