Pandemi virus corona memukul kinerja keuangan hampir seluruh lini bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara. Beberapa BUMN bahkan mencatatkan kerugian hingga triliunan rupiah.

Tengok saja kinerja keuangan PT Pertamina pada semester pertama tahun ini yang baru dirilis Senin lalu (24/8). BUMN energi ini mencatatkan kerugian mencapai US$ 767,92 juta atau sekitar Rp 11 triliun jika mengacu kurs referensi JISDOR akhir Juni Rp 14.302 per dolar AS.

Penyebabnya, pendapatan mereka anjlok 19,8% dibandingkan periode sama tahun lalu menjadi US$ 20,48 miliar. Penyebab utamanya adalah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang turun seiring pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia dan rupiah juga turut berpengaruh.

Nasib serupa menimpa PT Perusahaan Listrik Negara. (PLN). Pada kuartal pertama tahun ini, BUMN setrum tersebut membukukan rugi Rp 38,88 triliun akibat rugi selisih kurs.

Sementara pada semester pertama tahun ini, PLN sudah kembali mencatatkan laba sebesar Rp 273,06 miliar, meski masih anjlok dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 7,35 triliun.

Nasib tak kalah nahas dialami PT Garuda Indonesia Tbk. Pembatasan sosial berskala besar memukul kinerja keuangan maskapai BUMN ini hingga rugi Rp 10 triliun pada semester pertama tahun ini.

Kerugian disebabkan oleh pendapatan yang anjlok 58,18% dibandingkan semester pertama tahun lalu menjadi US$ 917,28 juta, turun 58,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 2,19 miliar.  Di sisi lain, beban perusahaan tak turun sedalam penurunan pendapatan yakni mencapai 21,99% menjadi US$ 1,64 juta.

BUMN lain yang bergerak di bidang angkutan udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II juga mencatatkan kerugian. AP I rugi Rp 1,16 triliun, sedangkan AP II sebesar Rp 838 miliar.

Kerugian yang dialami Garuda dan Angkasa Pura I dan II terjadi seiring adanya pembatasan perjalanan untuk mencegah penularan Covid-19. Jumlah penumpang  pesawat juga turun drastis  selama masa pandemi.

Pembatasan perjalanan juga membuat PT Kereta Api Indonesia merugi Rp 1,35 triliun dalam enam bulan pertama tahun ini. Apalagi, KAI seperti halnya Garuda Indonesia, kehilangan momentum mendulang untung dari periode angkutan mudik.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya sudah memperkirakan penurunan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah pada tahun ini. Ia  menyebut 90% BUMN terkena dampak negatif akibat pandemi Covid-19.

Akibatnya, Erick memperkirakan perusahaan-perusahaan BUMN hanya dapat menyumbangkan dividen kepada negara pada tahun depan dari laba bersih tahun ini sebesar Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun.

"Dividen kemungkinan 25% dari target tahun ini, kira-kira kurang lebih Rp 10-15 triliun, padahal target awal proyeksinya di atas Rp 43 triliun," kata Erick awal bulan lalu.

Sementara dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021, pemerintah menargetkan bagian dari laba BUMN atas tahun buku 2020 mencapai Rp 26,13 triliun.

Isi Dompet BUMN Rugi

Rugi triliunan rupiah berpengaruh pada arus kas perusahaan-perusahaan negara tersebut. Per 1 Juli 2020, arus kas Garuda Indonesia bahkan hanya tersisa US$ 14,5 juta atau Rp 207 miliar. Padahal, saldo utang maskapai BUMN ini mencapai US$ 2,2 miliar atau Rp 31 triliun.

Utang tersebut terdiri dari utang operasional Garuda mencapai US$ 905 juta, utang jangka pendek ke perbankan sebesar US$ 668 juta, dan utang jangka panjang sebesar US$ 645 juta.

"Gap pendapatan dan biaya mengharuskan penundaan pembayaran atas operasional dan penjadwalan ulang pinjaman yang jatuh tempo, sehingga membuat tingginya jumlah saldo utang usaha dan pinjaman bank," kata Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra pada pertengahan bulan lalu.

Analis Ciptadana Sekuritas Fahressi Fahalmesta menilai posisi kas dan utang jangka pendek perusahaan Garuda sudah memberikan sinyal alarm betapa dibutuhkannya bantan pemerintah. Apalagi, meski PSBB sudah dilonggarkan, tingkat keterisian penumpang masih cukup rendah untuk menjalankan operasional perusahaan. 

"Tanpa bantuan pemerintah, kinerja Garuda memang berat sekali, mereka bahkan sudah meminta penundaan pembayaran obligasi,"ujarnya kepada Katadata.co.id. 

Penurunan posisi kas juga dialami oleh Angkasa Pura I dari Rp 5,51 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp 1,8 triliun per akhir Juni. Total aset lancar juga turun dari Rp 8,2 triliun menjadi Rp 4,85 triliun. Namun, kewajiban jangka pendek perusahaan yang mencakup utang juga turun dari Rp 6,18 triliun menjadi Rp 4,27 triliun.

Senada, posisi kas dan setara kas Angkasa Pura II juga anjlok dari Rp 3,42 triliun menjadi Rp 1,73 triliun. Sedangkan total aset lancar turun tipis dari Rp 5,96 triliun menjadi Rp 5,2 triliun. Sementara total liabilitas jangka pendek naik dari Rp 5,4 triliun menjadi Rp 7,35 triliun.

KAI juga turut mengalami penurunan posisi kas meski dalam kondisi yang lebih baik. Pada akhir Juni 2020, posisi kas dan setara kas KAI mencapai Rp 2,67 triliun, turun dari akhir tahun lalu sebesar Rp 3,86 triliun.

Total aset lancar juga turun dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 6,13 triliun. Sedangkan kewajiban jangka pendek naik tipis dari Rp 8,11 triliun menjadi Rp 8,3 triliun. 

Sementara PT Pertamina yang menderita kerugian lebih besar masih mencatatkan kenaikan posisi kas dan setara kas menjadi US$ 8,9 miliar atau mencapai Rp 128,7 triliun dari posisi akhir tahun lalu US$ 6,76 miliar. Total aset lancar mencapai US$ 24,51 miliar atau naik dari posisi akhir 2018 US$ 23,08 miliar.

Dari total aset lancar tersebut, pemerintah tercatat masih memiliki utang kepada Pertamina mencapai US$ 3,67 miliar atau Rp 53,48 triliun.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menjelaskan, keuangan perusahaan pada semester pertama tahun ini terpukul terutama akibat penurunan konsumsi dan selisih kurs. Piutang pemerintah yang hingga kini belum dibayar juga kian memperberat kinerja perusahaan. Untuk itu, ia berharap pemerintah segera membayarkan utangnya. 

"Selisih kurs dampaknya cukup signifikan terhadap piutang kami ke pemerintah karena itu dalam rupiah. Piutang kami berupa kompensasi Rp 96 triliun dan piutang susbidi Rp 13 triliun, itu merepresentasikan 60% rugi kurs translasi kami," kata Emma, Rabu (26/8). 

Kenaikan posisi kas atau setara kas PLN pada semester pertama tahun ini juga masih meningkat menjadi Rp 53,59 triliun dari posisi akhir tahun lalu Rp 46,6 triliun. Jumlah aset lancar juga meningkat dari posisi Rp 151,37 triliun pada akhir 2019 menjadi Rp 162,5 triliun.

Meski demikian,  Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini juga  berharap pemerintah segera melunasi utang kepada PLN yang masih mencapai Rp 38 triliun agar operasional BUMN listrik ini tak terganggu. Ini lantaran PLN juga memiliki utang jangka pendek yang kepada pihak lain mecapai Rp 150 triliun.

Saat ini, pemerintah baru membayar Rp 7 triliun dari total utang sebesar Rp 45 triliun. "Kami sedang menunggu dengan berdebar-debar. Kami sudah dapat janji sebelum akhir Agustus ini dibayar, mudah-mudahan demikian," ujar Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (25/8).

Dalam program  pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kompensasi kepada PLN sebesar Rp 38,25 triliun dan Pertamina sebesar Rp 37,83 triliun. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut kinerja BUMN dari sisi pembukuan secara keseluruhan sebenarnya masih cukup baik. Namun, ada masalah dari sisi arus kas antara lain akibat tunggakan utang pemerintah. Kondisi ini tak hanya dialami oleh PLN dan Pertamina, tetapi BUMN lain seperti PT Pupuk Indonesia. 

"Tunggakan utang pemerintah membuat BUMN kesulitan likuiditas, yang sebenarnya merupakan masalah lama," jelasnya. 

Bersambung ke halaman berikut: "Menanti Suntikan Dana Pemerintah"

Editor: Agustiyanti

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.