• Tren kenaikan utang BUMN sudah terjadi sejak 2016.
  • Total utang luar negeri perusahaan negara per Januari 2021 mencapai Rp 809 triliun.
  • Pandemi Covid-19 meningkatkan risiko utang BUMN.

Lonjakan utang BUMN bukan semata terjadi akibat pandemi Covid-19. Tren kenaikan sudah berlangsung dalam lima tahun terakhir. Namun, pandemi meningkatkan risikonya tak hanya bagi neraca keuangan perusahaan, juga fiskal dan perekonomian.

Berdasarkan catatan Kementerian BUMN, total utang perusahaan negara hingga kuartal ketiga 2020 mencapai 1.682 triliun, naik Rp 289 triliun dibandingkan posisi akhir 2019. Sementara berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri BI, pinjaman asing BUMN per Januari 2021 mencapai US$ 57,47 miliar atau setara Rp 809 triliun mengacu kurs JISDOR periode yang sama.

Utang luar negeri BUMN terutama didominasi oleh perusahaan nonkeuangan yang mencapai US$ 45,37 miliar, naik 9,22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan utang luar negeri BUMN keuangan turun dari US$ 11,52 miliar menjadi US$ 12,1 miliar.

Peneliti INDEF Deniey A Purwanto mengatakan, tren kenaikan utang BUMN terjadi sejak 2016. Sejumlah BUMN saat ini bahkan mencatatkan rasio utang di atas batas wajar.

"Beberapa BUMN memang menunjukkan solvabilitas atau debt to asset yang melewati wajar, sudah di atas 60%," ujar Deniey dalam Webinar Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang, Rabu (24/3).

Berdasarkan data yang dipaparkan Deniey, rata-rata rasio utang terhadap aset BUMN naik dari 33,42% pada 2016 menjadi 69,52%. Namun, kenaikan utang tak berbanding dengan kemampuan perusahaan mencetak keuntungan. Rata-rata laba bersih dibandingkan pendapatan BUMN justru turun dari 10,14% pada 2019 menjadi 7,09%.

"Utang seharusnya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja. Tapi kita bisa lihat di return on equity ya, tingkat pengembalian terhadap modal, sebagian besar tingkat pengembaliannya sangat kecil bahkan beberapa negatif," katanya.

Kinerja BUMN pada tahun lalu semakin terpukul oleh Pandemi Covid 19. Menurut dia, dampak paling besar terjadi pada BUMN sektor transportasi dan konstruksi.

Pemerintah pada akhirnya mengambil langkah penyelamatan bagi sejumlah BUMN yang paling terdampak. Beberapa BUMN mendapat penempatan dana pemerintah, investasi nonpermanen, penjaminan, hingga penyertaan modal negara.

"Kalau tidak ada upaya menahan laju utang BUMN, maka beban semakin besar dan berisiko ke debt trap," katanya.

Utang BUMN, menurut dia, memiliki risiko fiskal setara dengan dampak bencana. Potensi terjadinya gagal bayar berada pada level menengah, tetapi jika terjadi berdampak besar pada APBN.

Ekonom Indef Didiek Rachbini menjelaskan, utang BUMN dapat digolongkan sebagai utang publik karena dapat berdampak pada anggaran publik. Adapun total utang BUMN dan pemerintah saat ini mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun.

"Ini belum selesai pemerintahan Jokowi, nanti kalau sudah selesai pemerintahannya bisa mencapai Rp 10.000 triliun. Utang APBN dengan BUMN. Ini meningkat semakin pesat," kata Didik.

Didik mengungkapkan salah satu solusi untuk menghambat pengeluaran utang adalah mengunci pengeluaran besar infrastruktur besar, terlebih di masa krisis seperti saat ini. Di lain sisi, dia mengingatkan penumpukan utang juga dianggap bisa memberikan dampak negatif terhadap generasi produktif berikutnya. 

Mencari Solusi Utang BUMN

Ekonom Indef Didiek Rachbini menjelaskan, utang BUMN dapat digolongkan sebagai utang publik karena dapat berdampak pada anggaran publik. Adapun total utang BUMN dan pemerintah saat ini mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun.

"Ini belum selesai pemerintahan Jokowi, nanti kalau sudah selesai pemerintahannya bisa mencapai Rp 10.000 triliun. Utang APBN dengan BUMN. Ini meningkat semakin pesat," kata Didik.

Didik mengungkapkan solusi untuk menghambat lajut pertumbuhan utang BUMN dan pemerintah adalah menahan pembangunan infrastruktur di tengah kondisi saat ini. Penumpukan utang dapat memberikan dampak negatif terhadap generasi berikutnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam menilai, kinerja keuangan BUMN tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu utang. Untuk menilai suatu perusahaan, perlu juga untuk melihat piutang dan total asetnya.

"Memang utang BUMN sangat besar, tetapi aset dan piutangnya juga besar," kata Piter.

Ia mencontohkan, BUMN Karya yang memiliki utang besar, sampai saat ini masih bisa beroperasi. Hal tersebut menandakan, kelangsungan usaha BUMN Karya tidak terganggu dengan utang.

Namun, BUMN Karya menghadapi permasalahan likuiditas. Tagihan jangka pendek BUMN Karya, sulit ditutup oleh perusahaan karena aliran dana yang masuk tidak mencukupi menutup tagihan jangka pendek tersebut. "Namun demikian, aset BUMN Karya sangat besar. Apabila aset tersebut, misal konsesi-konsesi jalan tol bisa dijual, BUMN Karya bisa mendapatkan dana segar yang akan menutup semua kebutuhan likuiditasnya," kata Piter.

Kehadiran Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority, menurut Piter, dapat menjadi angin segar untuk BUMN Karya. Pasalnya, kehadiran LPI mampu membantu BUMN Karya melepas aset-asetnya dan mendapatkan dana segar untuk membiayai proyek strategi ke depannya. "Pelepasan aset, seperti hak kelola jalan tol, tidak hanya membantu mengatasi permasalahan likuiditas tetapi juga menjadi semacam pencairan keuntungan yang mengendap di asset," kata Piter menambahkan.

Meski demikian, Lembaga Pemeringkat Global Fitch Ratings menilai LPI belum mampu menurunkan utang BUMN dalam jangka pendek. Modal INA relatif kecil dibandingkan dengan skala utang di antara BUMN yang bergerak di sektor strategis, seperti konstruksi, jalan tol, dan minyak dan gas. "Misalnya, total utang perusahaan konstruksi milik negara Indonesia lebih dari Rp170 triliun per akhir September 2020 dan utang Pertamina Rp 300 triliun per akhir Juni 2020," ujar Direktur Korporasi PT Fitch Ratings Indonesia Olly Prayudi dalam keterangan resmi, pekan ini.

Olly menjelaskan, ada kemungkinan bahwa keterlibatan INA dalam proyek tertentu dapat mengurangi leverage di BUMN. Namun, ii akan bergantung pada keputusan strategis perusahaan yang terlibat. Terdapat risiko bahwa bantuan modal yang diberikan oleh INA dapat terkikis jika BUMN menyalurkan kembali dana yang dikeluarkan untuk proyek infrastruktur baru.

"Risiko ini cukup besar mengingat keinginan pemerintah untuk mempercepat investasi tersebut," katanya. 

Fitich berharap proyek infrastruktur seperti jalan tol menjadi prioritas pertama INA karena memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Editor: Agustiyanti