Ancaman Terkaparnya Daya Beli Efek Perpanjangan PPKM Darurat

• PPKM darurat akan berakhir 20 Juli, tetapi kemungkinan akan diperpanjang hingga akhir Juli nanti. 
• Perpanjangan PPKM darurat akan memukul daya beli masyarakat.
• Pemerintah menambah anggaran bantuan sosial Rp 39,19 triliun. 

  ---

Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat hingga akhir bulan ini. Kasus baru Covid-19 dan angka kematian yang terus melonjak membuat pemerintah tak punya banyak pilihan selain mengorbankan sementara perekonomian.

Rencana perpanjangan pembatasan ini, antara lain disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Muhajir Efendi pada Jumat (16/7). Ia mengatakan perpanjangan PPKM darurat telah diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas.

Meski demikian, pemerintah belum secara resmi mengumumkan keputusan perpanjangan PPKM darurat dari jadwal saat ini yang berakhir pada 20 Juli. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Pandjaitan Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu (17/7) mengatakan, pemerintah akan mengumumkan keputusan ini dalam 2-3 hari ke depan. Luhut ditunjuk Jokowi untuk memimpin penerapan PPKM darurat.

Luhut menjelaskan, keputusan penerapan PPKM darurat akan mempertimbangkan dua indikator utama, yakni angka penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy ratio atau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit.

Kasus baru Covid-19 pada Minggu (18/7) mencapai 44.721 sehingga terdapat total 2.877.476 kasus terkonfirmasi. Sementara itu, terdapat tambahan 1.098 orang meninggal dunia sehingga total angka kematian akibat Covid-19 mencapai 73.582 orang.

Meski pemerintah belum memberikan keputusan resmi, Luhut mengatakan, posisi Indonesia akan membaik pada akhir Juli jika semua lapisan masyarakat Indonesia konsisten menerapkan aturan dalam PPKM darurat.

Ia menyadari pelaksanaan PPKM darurat akan memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Pusat perbelanjaan harus tutup, aktivitas kerja karyawan pabrik harus dikurangi untuk memastikan protokol kesehatan bisa berjalan, restoran dan tempat makan hanya dapat menerima makan di rumah atau take away.

Data-data yang dirilis Bank Indonesia pada pekan lalu memproyeksikan kinerja ekonomi akan melambat pada Juli. BI bahkan memperkirakan PMI manufaktur akan kembali ke level kontraksi atau di bawah 50, setelah mengalami ekspansi dalam beberapa bulan terakhir. 

Survei BI juga memprediksi kontraksi pada kinerja penjualan eceran sejak Juni dan kemungkinan berlanjut pada bulan ini. Sementara itu, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas responden menilai kondisi ekonomi domestik buruk. Hasil survei LSI secara lengkap dapat dilihat dalam databoks di bawah ini.

Ragam Tambahan Bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menambah anggaran perlindungan sosial Rp 39,3 triliun menjadi total Rp 187,8 triliun. Tambahan anggaran ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak penerapan PPKM darurat. 

Ia menjelaskan, pemerintah tetap mengalolasikan anggaran program keluarga harapan atau PKH untuk 10 juta keluarga setara 40 juta orang mencapai Rp 28,31 triliun. Bantuan ini disalurkan selama 12 bulan. Pemerintah juga tak mengubah alokasi anggaran bantuan sosial tunai untuk 10 juta keluarga yang telah dibayarkan selama enam bulan berakhir Juli Rp 17,76 triliun. 

Adapun tambahan anggaran, menurut Sri Mulyani, diberikan untuk program kartu sembako yang dibayarkan pada Juli dan Agustus dengan alokasi anggaran Rp 7,52 triliun kepada 18,8 juta keluarga. Besaran tambahan manfaat yang diterima sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kartu sembako mencapai Rp 42,7 triliun untuk periode Januari-Desember kepada 18,8 juta keluarga. Besaran manfaat yang diterima Rp 200 ribu per bulan.

"Dengan demikian keluarga yang memegang kartu sembako akan menerima masing-masing Rp 400 ribu pada Juli dan Agustus," kata Sri Mulyani, Sabtu (17/7).

PENCAIRAN BANSOS UANG TUNAI (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.)

Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras bulog kepada 28,8 juta keluarga yang merupakan 10 juta penerima bantuan sosial tunai dan 18,8 juta penerima kartu sembako. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,58 triliun.

"Bantuan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg per keluarga yang berasal dari Bulog. Dengan demikian, Bulog juga dapat menyerap beras dari petani sehingga harganya tidak jatuh," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, Menteri Sosial juga menerima permintaan dari daerah sebanyak 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapat bantuan pemerintah pusat. "Kami memutuskan keluarga ini akan menerima sama seperti kartu sembako. Mereka akan diberikan Rp 200 ribu/KPM/bulan selama 6 bulan dengan alokasi anggaran Rp 7,08 triliun," katanya.

Di samping itu, pemerintah akan memperpanjang diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan yang semula berakhir September hingga Desember. Tambahan anggaran diskon listrik 450 Va dan 900 Va sebesar Rp 1,91 triliun sehingga total anggaran untuk program ini mencapai Rp 9,49 triliun.

"Kam juga akan memperpanjang bantuan rekening minimum biaya beban yang biasa diminta pengusaha kecil kepada 1,14 juta pelanggan hingga Desember. Ada tambahan anggaran Rp 420 miliar," ujarnya.

Program Prakerja, menurut Sri Mulyani, yang semula diberikan kepada 5,6 juta peserta dengan anggaran Rp 20 triliun akan ditambah Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta. Dengan demikian. total anggaran mencapai Rp 30 triliun untuk 8,4 juta peserta.

"Berdasarkan beberapa survei, program prakerja ini mampu membantu mereka yang belum bekerja atau terkena PHK," katanya.

Selain itu, Sri Mulyani memperpanjang subsidi kuota untuk 38,1 juta siswa atau tenaga pendidik hingga Desember 2021. Alokasi anggaran ditambah Rp 5,54 triliun sehingga total anggaran mencapai Rp 8,53 triliun.

Pemerintah  juga akan mempercepat penyaluran BLT Desa yang baru tersalurkan kepada 1 juta keluarga dari 8 juta kaluarga sasaran dengan merelaksasi sejumlah aturan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 28,8 bulan untuk penyaluran selama 13 bulan dengan manfaat Rp 300 ribu/keluarga/bulan.

"Di luar itu semua, ada APBD yang ditujukan untuk perlindungan sosial Rp 12,11 triliun dan Rp 13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini untuk UMKM dan PKL" ujarnya. 

Ia menjelaskan, realisasi anggaran daerah ini masih sangat minim dan baru terserap Rp 2,6 triliun dari total alokasi Rp 25,4 triliun. Sri Mulyani pun berharap anggaran ini dapat terserap dan membantu masyarakat terdampak. 

Efek Negatif Tak Hilang dengan Bansos

Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah mengatakan, tambahan bantuan sosial merupakan upaya agar rakyat yang terdampak PPKM darurat menerima uluran tangan pemerintah.

"Banyak masyarakat yang selama PPKM darurat akan kehilangan pekerjaan, dirumahkan, sekaligus kehilangan penghasilan. Mereka adalah sasaran penerima bansos," kata Piter.

Meski pemerintah menggelontorkan ratusan triliun dana bansos, Piter menekankan bantuan ini tidak dapat menggantikan keseluruhan penerimaan yang hilang akibat PPKM darurat. Penurunan daya beli masyarakat tetap akan terjadi. 

Ia memperkirakan konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga tahun ini akan menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, menurut Piter, konsumsi rumah tangga masih berpotensi positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Ini bergantung pada berapa lama PPKM darurat. Jika diperpanjang hingga enam pekan, ada peluang konsumsi masih tumbuh positif meski kecil," kata Piter. 

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai perpanjangan PPKM darurat akan memukul ekonomi lebih dalam, khususnya pada sektor-sektor yang terkait mobilitas masyarakat. Ia menduga banyak perusahaan yang akan mengajukan penundaan bayar utang bahkan pailit pada kuartal ketiga. 

"Tidak menutup kemungkinan dampaknya memicu PHK Massal di berbagai sektor. Skenario terburuk pertumbuhan ekonomi kuartal III terkontraksi 0,5% dengan batas atas pertumbuhan positif 1,5%," katanya. 

Ia menilai bansos yang diberikan tidak cukup jika hanya Rp 300 ribu/bulan/keluarga. Bhima mengusulkan pemerintah memberikan bansos tunai mencapai Rp 1 juta per keluarga per bulan. Selain itu, untuk mencegah PHK massal, ia mengusulkan agar subsidi massal upah dilanjutkan dengan nominal bantuan Rp 5 juta per pekerja selama tiga bulan. 

Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan dua skenario pertumbuhan ekonomi berdasarkan implementasi PPKM darurat. Pertama yakni skenario moderat dengan asumsi PPKM Darurat berlangsung hingga akhir Juli. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi kuartal III diperkirakan sekitar 4,6% dan kuartal IV sekitar 5,9%.

Kedua yakni skenario berat dengan asumsi PPKM darurat berlangsung hingga Agustus. Dalam skenario ini, ekonomi kuartal III tumbuh 4% dan kuartal IV tumbuh 4,6%.