• Komisi XI DPR memilih Mahendra Siregar sebagai ketua dewan komisioner OJK periode 2022-2024. 
  • Tujuh nama anggota dewan komisioner OJK tak ada yang berasal dari internal lembaga. 
  • Masalah di industri asuransi menjadi  tantangan paling berat yang akan dihadapi dewan komisioner baru OJK.

Komisi XI DPR RI memilih Mahendra Siregar sebagai ketua dewan komisioner OJK periode 2022-2027, menggantikan Wimboh Santoso yang akan habis masa jabatannya. Mahendra akan menjadi pimpinan tertinggi OJK pertama yang bukan berasal dari Bank Indonesia.

Kedua pimpinan sebelumnya, Muliaman Hadad dan Wimboh Santoso merupakan pejabat karier Bank Indonesia. Sementara Mahendra yang saat ini masih menjabat wakil menteri keuangan, menghabiskan hampir seluruh kariernya di pemerintah. 

Meski demikian, Mahendra pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri. Ia juga pernah menjadi wakil menteri perdagangan, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Di luar pemerintahan, Mahendra pernah menempati posisi sebagai direktur utama Indonesia Eximbank. Ia juga pernah menjabat komisaris beberapa perusahaan mewakili pemerintah, yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT Aneka Tambang. 

Mahendra dipilih oleh Komisi XI DPR berdasarkan musyawarah dan mufakat setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Rabu (6/4). Ia mengalahkan Darwin Cyril Noerhadi, anggota dewan pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang juga dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo.

Darwin pernah menjadi komisaris utama Creador Indonesia, komisaris  PT Medikaloka Hermina Tbk, komisaris utama Mandiri Sekuritas, serta direktur utama Bursa Efek Jakarta. 

Komisi XI DPR juga memilih Mirza Adityaswara yang pernah menjabat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia sebagai wakil ketua. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2020-2021 Dian Ediana Rae dipilih sebagai kepala eksekutif perbankan. Direktur Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi dipilih sebagai kepala eksekutif pengawasa pasar modal. Sedangkan Direktur Kepatuhan Bank Mandiri Ogi Prastomiyono  dipilih sebagai kepala eksekutif pengawas industri keuangan nonbank. 

Selain itu, DPR memilih Executive Advisor PT Indonesia Asahan Aluminium Sophia Issabella Watimen ketua dewan audit dan Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Masalah Besar yang Menghantui OJK

Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menegaskan bahwa penunjukan Mahendra dan enam calon anggota dewan komisioner OJK yang baru sudah mempertimbangkan kompetensi kandidat, serta melalui seleksi yang ketat. Amir juga menilai,  tujuh bos OJK yang telah dipilih cocok untuk bekerja sebagai tim.

"Tinggal kita lihat dari sisi komunikasi politiknya bagaiamana, dari sisi kerjasamanya bagaiaman, itu yang kita dalami kemarin," kata Amir saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (7/4).

Ia mengingatkan, para pemimpin OJK yang baru akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Ada beragam masalah di industri keuangan yang sudah menanti untuk diselesaikan, mulai dari masalah korban unitlink hingga perbaikan dari sisi internal lembaga.

"Banyak kasus yang memang harus diselesaikan, terutama dari Industri Keuangan Nonbank (IKNB). Masalah di IKNB ini hampir semua prioritas," ujarnya. 

Menurut Amir, persoalan di IKNB antara lain mencakup penyelesaian Jiwasraya, masalah pada produk unitlink, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang memerlukan perhatian khusus. Sejumlah masalah di IKNB ini juga menjadi topik pertanyaan utama sejumlah anggota Komisi XI kepada dua calon bos IKNB yang hadir fit and proper test hari ini (7/4). 

Sejak 2018 hingga akhir tahun lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan aktivitas 3.631 pinjol ilegal.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah juga menilai masalah di industri keuangan nonbank menjadi tantangan paling berat yang akan dihadapi para pemimpin baru OJK.  "Masalah di sektor perbankan relatif kecil, begitu juga di pasar modal. Paling utama yang harus segera diselesaikan di industri asuransi karena itu menyangkut kepercayaan masyarakat kepada industri," kata Piter kepada Katadata.co.id.

Ia menilai OJK masih perlu meningkatkan edukasi produk industri keuangan kepada masyarakat, terutama untuk produk asuransi. Ia menilai selama periode kepengurusan DK OJK saat ini, edukasi ke konsumen kurang maksimal.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Advertisement