Setelah sempat surut akibat bencana lumpur Lapindo pada 2006, bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas) Grup Bakrie mulai bangkit kembali. Indikasinya, beberapa perusahaan grup usaha yang didirikan mendiang Achmad Bakrie tersebut berhasil mendapatkan hak pengelolaan blok migas maupun perpanjangan kontrak blok migas lama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Salah satu perusahaan Grup Bakrie, PT Minarak Brantas Gas, baru saja mendapatkan hak pengelolaan Blok Banyumas di Jawa Tengah. Anak usaha Lapindo Brantas Inc ini berhasil memenangkan lelang tahap 2 wilayah kerja (WK) migas tersebut yang dibuka pada Agustus lalu.
Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc Faruq Adi Nugroho mengatakan, setelah memenangkan lelang tersebut, perusahannya akan melakukan survei seismik untuk mengetahui potensi cadangan minyak dan gas bumi. “Kami seismik sebentar, sudah bisa langsung produksi,” katanya di Jakarta, Senin (22/10).
Minarak akan mengelola Blok Banyumas komitmen pasti selama tiga tahun pertama sebesar US$ 4 juta. Dana itu akan digunakan untuk survei geologi dan geofisika (G&G) dan pemboran satu sumur eksplorasi. Adapun bonus tanda tangannya sebesar US$ 500 ribu.
(Baca: Menangkan Blok Banyumas, Grup Bakrie Yakin Bisa Segera Produksi)
Blok Banyumas terletak di daratan Jawa Tengah-Jawa Barat. Total areanya mencapai 3.612 kilometer persegi. Lapindo menilai Blok Banyumas memiliki cadangan migas yang cukup potensial. Produksi gas di blok tersebut bisa mencapai 50 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sedangkan potensi cadangan migasnya sekitar 45 juta barel setara minyak (MMBOE). Nantinya, gas yang diproduksi dari Blok Banyumas, akan dijual ke pemerintah.
Sebelumnya, pada Agustus lalu, Lapindo bersama PT Prakarsa Brantas dan PT Minarak Brantas Gas juga telah mendapat perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Brantas. Kontrak blok tersebut akan habis dua tahun lagi dan Lapindo mendapat kontrak baru selama 20 tahun mulai 23 April 2020.
Dengan kepastian perpanjangan kontrak, Lapindo akan mendorong produksi gas di Blok Brantas dari 20-25 MMSCD hingga mencapai target 30-35 MMSCFD di akhir tahun. Selanjutnya, produksi gas di wilayah kerja migas tersebut akan ditingkatkan menjadi 100 MMSCFD pada 2022-2023. Setelah lima tahun kontrak baru, produksi gasnya akan dipacu hingga 150 MMSCFD. "Insya Allah produksi kami berkontribusi cukup baik di wilayah timur sampai Jawa Tengah dan seterusnya," kata Faruq.
(Baca: Mantan Pejabat SKK Migas Jadi Komisaris Perusahaan Grup Bakrie)
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Susanto mengatakan, untuk perpanjangan kontrak Blok Brantas, pemerintah mendapatkan bonus tanda tangan sebanyak US$ 1 juta atau setara Rp 13,4 miliar. Kemudian, komitmen kerja pasti pada 5 tahun pertama US$ 115 juta atau Rp 1,5 triliun di lokasi yang belum sempat dilakukan seismik dan pengeboran, terutama di lepas pantai offshore.
Menurut Djoko, kontrak Lapindo diperpanjang, karena tidak ada lagi kontraktor lain yang berani dan mengajukan diri menggarap Blok Brantas. Para investor khawatir kasus 'Lumpur Lapindo' terulang lagi. Namun, dia memastikan kondisi Blok Brantas saat ini sudah aman. Kegiatan operasional di Blok Brantas masih berjalan dan tidak ada kecelakaan seperti yang terjadi pada 2006.
Dia juga memastikan masyarakat di sekitar blok tersebut sudah sepakat Lapindo diberikan perpanjangan kontrak. "Enggak ada penolakan dari masyarakat. Kalau ada, kami tidak akan menyetujui. Kan kami minta approve dari pemerintah daerah sana juga," katanya. Lokasi yang digarap Lapindo pun tidak sama dengan lokasi terjadinya semburan lumpur. Di lokasi terjadinya lumpur pun sudah dipagari tanggul dan tidak ada lagi aktifitas penambangan.
Seperti diketahui, 12 tahun lalu Lapindo harus menghadapi masalah semburan lumpur panas yang merendam tiga kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat kegiatan operasionanya. Perusahaan ini harus menghentikan kegiatannya di Blok Brantas dan menanggung ganti rugi sebesar Rp 3,8 triliun. Pada 2016, pemerintah mengizinkan Lapindo kembali beroperasi di Blok Brantas dengan alasan agar biaya ganti rugi yang sempat ditalangi negara Rp 827 miliar bisa dilunasi.
(Baca: Rp 7,6 T Terbenam di Lumpur Lapindo)
