Setop Polemik Lockdown, Pemerintah Tangani Corona dengan "Jaga Jarak"

Pemerintah hanya akan fokus pada social distancing dalam menekan penyebaran virus corona.
Ameidyo Daud Nasution
22 Maret 2020, 14:45
virus corona, lockdown, social distancing
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah) di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). Doni (22/3) meminta polemik lockdown dalam penanganan virus corona diakhiri.

Pemerintah meminta semua pihak menghentikan polemik isolasi wilayah alias lockdown guna mencegah penyebaran virus corona Covid-19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah menjalankan social distancing yaitu pembatasan interaksi sosial (jaga jarak).

Doni meminta masyarakat disiplin dan mengikuti arahan pemerintah dalam mencegah penyebaran corona. Beberapa di antaranya menjaga jarak, tak berdekatan satu sama lain, dan larangan berkumpul.

“Hentikan segala polemik yang berhubungan dengan status, seperti istilah lockdown,” kata Doni di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/3).  

(Baca: Sri Mulyani: Jika Lockdown & Corona Tak Cepat Beres, Ekonomi Tumbuh 0%)

Advertisement

Doni juga yakin masyarakat Indonesia bisa selamat dari pandemi ini apabila bisa saling kerja sama dan bahu membahu. “Kita bisa selamat dan sehat apabila disiplin,” kata mantan Danjen Kopassus itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan tak ada kebijakan untuk isolasi atau lockdown di tingkat nasional maupun daerah. Jokowi menyatakan pemerintah pusat masih belum mau menggunakan kebijakan tersebut dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19.

Presiden juga mengatakan kebijakan ini juga tak boleh diambil pemerintah daerah. Sebab, kebijakan tersebut hanya boleh diputuskan oleh pemerintah pusat. “Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat,” kata Jokowi.

Kebijakan lockdown telah diambil beberapa negara dalam menghentikan penyebaran virus corona. Contohnya adalah Malaysia pada pekan lalu dan Filipina yang mengisolasi Pulau Luzon. Beberapa kalangan juga mulai menyuarakan karantina wilayah terdampak corona seperti Jakarta.

Namun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai, lockdown Jakarta bisa berdampak terhadap distribusi pangan. Apalagi pasokan pangan Ibu Kota sebagian besar berasal dari luar provinsi.

“Sehingga harus dipertimbangkan kebijakan lockdown," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso beberapa hari lalu.

(Baca: Kemenko Ekonomi Khawatir Lockdown Jakarta Ganggu Distribusi Pangan)

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait