Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Periksa Ketum PKB Muhaimin Iskandar

Muhaimin diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Hong Artha
Image title
Oleh Antara
29 Januari 2020, 13:34
https://katadata.co.id/tags/korupsi
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4). KPK hari Rabu (29/1) memeriksa Muhaimin dalam kasus suap di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2016 lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Rabu (29/1) memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus korupsi  di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Muhaimin diperiksa sebagai saksi tersangka Hong Artha yang merupakan penerima hadiah proyek Kementerian PUPR tahun 2016 lalu.

Hong Artha jadi tersangka lantaran diduga memberi suap kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary senilai Rp 10,6 miliar. Selain itu Direktur Utama PT Sharleen Jaya tersebut juga diduga menyuap Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti senilai Rp 1 miliar. 

 

“Muhaimin Iskandar sebagai saksi terhadap HA (Hong Artha),” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (29/1).

Advertisement

(Baca: Cak Imin Jadi Ketua Umum PKB 2019 – 2024 secara Aklamasi)

Muhaimin tiba di KPK pada pukul 10.00 WIB dan telah masuk untuk menjalani pemeriksaan. Namun ia enggan berkomentar tentang kasus tersebut. “Nanti saja ya,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini.

Muhaimin juga didampingi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Kerja Hanif Dhakiri. Namun kolega separtai Imin itu enggan memberi keterangan kepada awak media yang menuggu.

Hari Selasa (28/1) kemarin, KPK juga memanggil Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Abdul Ghofur untuk diperiksa dalam kasus yang sama. Pemanggilan ini merupakan yang kedua setelah Abdul Ghofur tak datang pada November 2019 lalu.

KPK telah menetapkan 12 oramg tersangka dalam kasus ini. Adapun Damayanti telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan. Sedangkan Mustary dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider empat bulan kurungan.

(Baca: Para Kiai NU Minta PKB Kuasai Enam Kementerian)

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait