Dianggap Lunak Soal Natuna, Luhut-Prabowo Dikritik DPR dan Advokat
Dewan Perwakilan Rakyat dan kelompok advokat mengkritik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dianggap tidak tegas dalam kasus masuknya kapal Tiongkok di wilayah perairan Natuna.
Anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia mengatakan Sebenarnya dewan siap untuk menyampaikan sikap keras atas insiden tersebut. Namun pemerintah malah cenderung lunak, padahal antara eksekutif dengan legislatif harus satu pandangan dalam diplomasi global.
Luhut sebelumnya meminta masuknya kapal coast guard dan kapal nelayan Tiongkok ini tidak dibesar-besarkan. Sedangkan Prabowo mengatakan negeri Panda itu merupakan sahabat dan RI perlu mencari jalan damai dalam menyelesaikan sengketa Natuna.
“Misalnya kemarin Menhan atau Pak Luhut tidak menyatakan sikap tegas sehingga kami sudah sampaikan sikap tapi pemerintah tidak. Ini menyebabkan terjadinya kebingungan,” kata Farah dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Kamis (10/1).
(Baca: Bertemu Menlu Jepang, Jokowi Ajak Investasi di Natuna)
Farah mengatakan adanya penyusupan kapal asing ke perairan Natuna telah disampaikan Prabowo dalam rapat tertutup Desember lalu. Namun, pembahasan belum membicarakan solusi konkret.
Farah juga menilai persoalan perairan Natuna tidak hanya sebatas klaim sepihak atas sumber daya alam, namun ada aspek lain yang jauh lebih besar dibandingkan itu. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas sesegera mungkin.
