Bentuk KKR Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Minta Saran Ahli dari AS
Pemerintah berencana konsultasi dengan profesor dari Amerika Serikat terkait wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ahli tersebut akan memberi masukan apakah pembentukan KKR tepat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah ingin mendapatkan formula yang tepat dalam pembentukan KKR. Pasalnya, payung hukum keberadaan komisi ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006.
“Kami ingin melihat bagaimana cara-cara penyelesaian yang lebih lugas, apakah perlu KKR lagi atau bagaimana,” kata di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12). Meski demikian, Moeldoko tidak menyebut siapa ahli yang dimaksud.
(Baca: Tak Perlu RUU, KontraS Minta KKR Dibentuk Melalui Perpres)
Selain akademisi luar negeri, pemerintah juga akan membentuk tim khusus dalam pembentukan KKR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, tim khusus ini berisikan beberapa pakar.
“Ada kandidat timnya nanti. Kalau menteri sendiri enggak sempat,” kata Mahfud.
