ICW Minta Jokowi Cabut Grasi Eks Gubernur Riau Annas Maamun

ICW menganggap tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Riau itu merupakan kejahatan luar biasa.
Rizky Alika
26 November 2019, 20:36
Grasi Annas Maamun, Jokowi Beri Grasi, Grasi koruptor
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Indonesia Corruption watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mencabut grasi bagi terpidana korupsi alih fungsi lahan yakni Annas Maamun.

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengecam langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan yakni Annas Maamun. ICW juga meminta Presiden mencabut grasi tersebut.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menganggap tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Riau itu merupakan kejahatan luar biasa. Makanya pengurangan hukuman dalam bentuk apapun tak dapat dibenarkan.

“Karena ini mencoreng rasa keadilan masyarakat,” kata Kurnia dalam keterangan resmi ICW, Selasa (26/11).

(Baca: Revisi UU Berlaku, KPK Bisa Dikuasai Jokowi dan Partai Pendukungnya)

Advertisement

Alasan permohonan grasi Annas dikabulkan Jokowi adalah alasan kemanusiaan. Namun Kurnia mengatakan indikator tersebut tidak jelas dan tak dapat dibenarkan. Apalagi terpidana sebelumnya mendapat mandat rakyat sebagai gubernur, namun malah digunakan untuk melanggar hukum.

“Jika konsep penegakan hukum seperti ini, pemberian efek jera tak akan pernah tercapai,” kata Kurnia.

Kurnia juga mengatakan pemberian grasi tersebut mencerminkan narasi anti korupsi Jokowi merupakan omong kosong belaka. Dia kembali mengungkit sejumlah langkah mantan Walikota Solo itu yang bertentangan dengan semangat anti korupsi.

Beberapa di antaranya adalah terpilihnya calon pimpinan KPK yang diduga mempunyai banyak persoalan, menyetujui revisi Undang-Undang (UU) KPK, serta ingkar janji untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

"Sedari awal Presiden memang sama sekali tidak memiliki komitmen anti korupsi yang jelas," kata Kurnia.

(Baca: Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK Selama Uji Materi di MK)

Annas dihukum tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung tahun 2014 lalu. Dengan pemberian grasi, maka ia mendapatkan pengurangan hukuman satu tahun dan bisa bebas tahun depan.

Dia diseret ke balik jeruji lantaran terbukti menerima Rp 500 juta dari pengusaha yang bernama Gulat Medali Emas Manurung untuk memasukkan revisi kawasan hutan. Padahal kawasan tersebut tak masuk dalam rekomendasi tim terpadu.

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait